Kolaka Utara Masuk Kategori Lima Daerah Miskin Ekstrem di Sulawesi Tenggara

Dari 514 kabupaten/kota tersebut, terdapat 212 kabupaten/kota yang dijadikan prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2022.

Di Sulawesi Tenggara, ada 5 kabupaten, yakni Kabupaten Konawe, Wakatobi, Kolaka Utara, Konawe Utara dan Kolaka Timur.

Khusus Kabupaten Kolaka Utara, berdasarkan data Menko PMK tercatat lebih dari 7000 masyarakatnya masih terkategori miskin ekstrem. Meski demikian, akurasi data tersebut masih jadi bahan diskusi sejumlah pemangku kepentingan di Kolaka Utara.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kolaka Utara, Sidik menjelaskan, istilah kemiskinan ekstrem digunakan Bank Dunia yang menggunakan terminologi besarnya jumlah pendapatan dan pengeluaran perkapita perhari minimal 1,9 USD untuk menentukan angka kemiskinan.

"Di bawah angka 1,9 USD merupakan kategori miskin. Sebenarnya kemiskinan ekstrem dapat dikategorikan masyarakat yang hidupnya sangat susah dan tidak mempu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mau makan saja susah, tidak punya penghasilan tetap, tidak punya aset," terangnya. Kamis (23/2/2023)

Kondisi sumber daya alam (SDA) Kolaka Utara yang terbilang melimpah, baik sektor pertanian dalam arti luas maupun pertambangan membuat Kepala BPS Kolaka Utara ini kurang yakin dengan data Menko PMK yang merilis lebih dari 7000 masyarakat Kolaka Utara terkategori miskin ekstrem.

"Miskin ekstrem pasti ada. Tapi, apa betul sebanyak itu? Kalau pengamatan saya, ini pengamatan. Kalaupun ada paling berada di angka 500 orang," ujarnya.

Untuk memastikan data itu, BPS Kolaka Utara saat ini tengah melakukan validasi data melalui pendataan registrasi sosial ekonomi (regsosek).

"Validasi dilakukan untuk memastikan masyarakat tersebut betul miskin, miskin ekstrem atau pura-pura dimiskinkan agar memperoleh berbagai program bantuan dari pemerintah pusat dan daerah," katanya.

Sebelumnya, Asisten I Sekda Kolaka Utara, Muchlis Bahtiar juga meragukan data tersebut, nenurutnya berdasarkan keriteria miskin ekstrem. Maka, hampir tidak ada lagi masyarakat di Kolaka Utara yang menggunakan atap rumbia, berlantaikan tanah, serta memakai pelita sebagai penerangan.

"Kalaupun ada mungkin hanya sebagian kecil yang mungkin tinggal di daerah pegunungan. Jadi data tersebut mungkin perlu divalidasi," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kolaka Utara, Ihwan mengungkapkan, keinginan Presiden RI agar masalah itu bisa dituntaskan hingga tahun 2024.

Walau kelihatan mustahil, namun tetap berupaya untuk itu. Data yang keluarkan Kemenko PMK untuk jumlah masyarakat miskin ekstrem di Kolaka Utara mencapai 7000-an lebih.

"Kemarin-kemarin memang ada diskusi tentang angka yang keluarkan Kemenko PMK tapi apapun itu, karena data ini dikeluarkan oleh lembaga yang lebih kompoten maka kita mesti menindak lanjuti dengan program-program yang diharapkan menjangkau masyarakat ketegori miskin ekstrem itu," tukasnya.

Walau dikeluarkan lembaga yang berkompoten, Ihwan tetap berharap data tersebut keliru. Kemenko PMK juga terbuka dan tidak menjadikan data mereka data paten karena dinamika penduduk itu dinamis.

"Hari ini mungkin miskin besok tidak lagi dan mungkin saja data itu diambil ketika kita kolaps saat pandemi COVID-19. Karena itu, mereka membuka ruang kepada kita untuk melakukan validasi data," pungkasnya.

Baca Juga: Pj Bupati Kolaka Utara Tekankan Penanganan 5 Persoalan Krusial

Dilansir dari laman P3KE.Kemenkopmk.go.id, kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.

Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan esktrem; setara dengan USD 1.9 PPP (purchasing power parity). PPP ditentukan menggunakan "absolute poverty measure" yang konsisten antar negara dan antar waktu.

Atau dengan kata lain, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (BPS,2021). Sehingga misalnya dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau di bawah Rp1.288.680 per keluarga per bulan (BPS, 2021). (A)

Penulis: Muh. Risal H

Editor: Kardin

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS