Pj Bupati Kolaka Utara Tekankan Penanganan 5 Persoalan Krusial

Kata dia, ini merupakan forum pelaku pembangunan untuk membahas hasil daftar usulan dari desa/kelurahan. Ruang ini sekaligus memberi masukan penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kolut 2024.

"Soal indikator makro, geliat ekonomi Kolaka Utara sempat stagnan akibat ditekan pandemi COVID-19. Pendapatan per kapita tetap relatif sama dari angka Rp 57,50 juta pada 2019 menjadi Rp 57,47 juta pada 2020," urainya.

 

Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), lanjutnya, sebelumnya telah diintervensi dari angka 85,29 persen menjadi 89 persen dan  tahun ini Pemkab Kolaka Utara memproyeksi pendapatan daerah sebesar Rp 904,14 miliar sehingga optimalisasi belanja daerah perlu direncanakan dengan matang.

Sementara percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting di daerahnya, ia telah meminta jajarannya melakukan tracking desa-desa yang masuk miskin ekstrem tersebut untuk memvalidasi fakta di lapangan.

Baca Juga: Mahasiswa Beber Persoalan MAN 2 Model Medan, Minta Copot Kepala Madrasah

Adapun kasus stunting Kolaka Utara berada di angka 24,8 persen. Untuk itu, Parinringi minta semua pihak hingga tingkat desa menyelesaikan persoalan tersebut.

Sebelumnya, Sekertaris Daerah (Sekda) Kolaka Utara, Taufiq S. dalam kegiatan konsultasi publik untuk menyempurnakan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2024 mendatang juga menyampaikan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Kolaka Utara tahun 2024, perlu memperhatikan penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional tahun 2024.

 

"Isu-isu strategis nasional yang berkembang saat ini dan pasti masih menjadi pekerjaan rumah bagi daerah kita adalah persoalan stunting, kemiskinan ekstrem, inflasi daerah, serta isu lingkungan," tuturnya.

Karena itu, ia mengajak semua stakeholder berpartisipasi berperan sesuai tugas keseharian masing-masing untuk menekan angka prevalensi stunting dan angka kemiskinan ekstrem pada level terendah.

"Aktif berpartisipasi dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sebagai salah satu upaya menekan angka inflasi," pinta Sekda.

Kepala Bappeda Kolaka Utara, Ihwan menuturkan, angka stunting Kolaka Utara masih berada di 24 persen. Angka tersebut menempatkan Kabupaten Kolaka Utara di posisi 5 terbawah dari 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

Meski angka kasus stunting tersebut berhasil ditekan dari 29 persen ke 24 persen, namun angka tersebut masih terbilang tinggi dan jauh dari target nasional yang menginginkan berada di angka14 persen pada tahun 2024.

"Mungkin diperlukan penguatan dari semua stakeholder agar angka tersebut bisa ditekan," jelasnya.

Baca Juga: Dinilai Banyak Persoalan, Gubernur Diminta Tak Buru-buru Pilih Dirut Bank Sumut

Isu kedua kata dia, kemiskinan ekstrem. Keinginan Presiden RI agar masalah ini bisa dituntaskan hingga tahun 2024. Walau kelihatan mustahil, namun kita tetap berupaya untuk itu.

Data yang dikeluarkan Kemenko PMK untuk jumlah masyarakat miskin ekstrem di Kolaka Utara mencapai 7000-an lebih.

Menurutnya, data tersebut wajib ditindaklanjuti karena data tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten. Untuk itu, mungkin program-program ke depan termasuk program OPD diharapkan bisa konsen dan menjangkau masyarakat kategori miskin ekstrem itu.

Diketahui, musrenbang yang digelar di Desa Ulu Wawo diikuti oleh Kecamatan Wawo, Ranteangin, dan Lambai. Selain di tempat itu, Pemkab Kolaka Utara juga menggelar kegiatan serupa di kantor Camat Kodeoha, yang diikuti Kecamatan Lasusua, Katoi, dan Kodeoha.

Di Kelurahan Lapai, mencakup Kecamatan Ngapa, Watunohu, dan Tiwu. Aula Kantor Kecamatan Pakue mencangkup Kecamatan Pakue, Pakue Tengah, dan Pakue Utara. Aulah Kecamatan Batu Putih diikuti Kecamatan Batu Putih, Tolala, dan Porehu. (A-info)

Penulis: Muh Risal H

Editor: Haerani Hambali

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS