Komisi I DPR RI Sesalkan Sikap Vanuatu Soal Isu Papua
Marwan Azis, telisik indonesia
Selasa, 29 September 2020
0 dilihat
Anggota Komisi I DPR RI, Syarief Hasan. Foto: Ist.
" Ini bukan kali pertama Vanuatu menuduh Indonesia. Pemerintah harus mengambil langkah tegas terkait hal ini. "
JAKARTA, TELISIK.ID - Anggota Komisi I DPR RI, Syarief Hasan, menyesalkan dan protes keras sikap Perdana Menteri Vanuatu soal isu Papua dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pasalnya, Perdana Menteri dan delegasi Vanuatu kembali menuduh Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat dalam Sidang Umum PBB, pada Sabtu, (26/9/2020) lalu.
Syarief Hasan menilai Vanuatu salah satu negara yang sangat kecil di kawasan Pasifik ini mendapatkan informasi yang salah dan keliru.
Sebab, Papua dan Papua Barat yang merupakan bagian dari Indonesia adalah provinsi yang paling mendapatkan perhatian dalam pemerataan pembangunan satu dekade terakhir.
“Isu pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat tidaklah benar. Bahkan, TNI dan Polri lah yang berusaha melindungi masyarakat Papua dan Papua Barat dari serangan-serangan yang berulangkali dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata, Vanuatu jelas telah mendapatkan informasi yang keliru dan menyesatkan," kata Syarief Hasan di Jakarta (29/9/2020).
Baca juga: Ketua DPR RI Minta Pemerintah Turunkan Harga Tes Swab
Anggota DPR RI Komisi I yang juga membidangi Luar Negeri dan Pertahanan ini menilai, ada upaya dari Vanuatu untuk membantu menyuarakan kepentingan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
“Ini bukan kali pertama Vanuatu menuduh Indonesia. Pemerintah harus mengambil langkah tegas terkait hal ini," tegasnya.
Dikatakan, hampir setiap tahun, Vanutau negara kecil di kawasan Pasifik itu selalu mengangkat secara subjektif dan menyesatkan terkait isu pelanggaran HAM di Papua.
Bahkan, Vanuatu pernah menyeludupkan penggerak pembebasan Papua Barat, Benny Wenda bersama delegasi Vanuatu di Kantor Komisi Tinggi HAM PBB, tanpa sepengetahuan KT HAM PBB.
Wakil Ketua MPR ini mendorong pemerintah untuk evaluasi hubungan diplomatik Indonesia dengan Vanuatu.
“Tindakan yang dilakukan Vanuatu dengan terus menerus mengangkat isu Papua dan Papua Barat yang merupakan wilayah sah kedaulatan Indonesia dan sikap Vanuatu tersebut yang mencampuri urusan Intern Indonesia adalah telah menciderai hubungan diplomatik kedua negara," imbuhnya.
Baca juga: Jokowi Resmikan Jalan Tol Pertama di Sulawesi Utara
Menurut Syarief, Vanuatu telah menunjukkan sikap tidak menghormati kedaulatan Indonesia dan terkesan mendukung separatis bersenjata yang mengganggu masyarakat di Tanah Papua.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga mengapresiasi para diplomat muda Indonesia di PBB.
“Bagaimana Nara Rahmatia pada tahun 2016, lalu Ainan Nuran pada tahun 2017, Aloysus Selwas Taborat yang merupakan pemuda asli Papua pada tahun 2018, Ray pada tahun 2019 dan terbaru Silvany Austin Pasaribu yang menggunakan hak jawab untuk membela teritorial Indonesia di Sidang PBB harus mendapatkan apresiasi,” pujinya.
Ia menyarankan, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk lebih aktif dalam melakukan kerja diplomatik khususnya dengan negara kawasan Pasifik.
Ia menuturkan, Kemenlu juga harus lebih banyak melakukan antisipasi dan mitigasi isu sensitif, khususnya menyangkut teritorial Indonesia.
“Kemenlu harus aktif di forum-forum internasional, khususnya negara-negara kawasan Pasifik dalam memberikan gambaran yang utuh terkait kondisi Papua dan Papua Barat yang telah mengalami banyak kemajuan. Ini juga merupakan bagian dari komitmen kita menjaga NKRI sesuai UUD NRI 1945," tandasnya.
Reporter: Marwan Azis
Editor: Kardin
