Komisi VI DPR RI Dorong Pemerintah Tambah Alokasi Pupuk Bersubsidi
Rahmat Tunny, telisik indonesia
Senin, 24 Agustus 2020
0 dilihat
Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan. Foto: dpr.go.id
" Itu yang saya bingung. Konsentrasinya hanya di UMKM, sementara masyarakat kita mayoritas kan mata pencaharian mereka masih petani. "
JAKARTA, TELISIK.ID - Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, mendorong pemerintah dan Kementerian BUMN untuk menambah alokasi anggaran pengadaan pupuk bersubsidi.
Alasannya, ketersediaan pupuk bersubsidi merupakan hal yang sangat penting bagi petani.
Menurut Nasim Khan, apabila alokasi pupuk bersubsidi berkurang, maka jumlah penerima pun akan semakin berkurang, ongkos biaya produksi semakin tinggi dan kelancaran produksi serta ketahanan pangan yang digaungkan pemerintah akan sulit terealisasi.
"Solusinya ya, jumlah pupuk bersubsidi perlu di tambah. Kita dengar sendiri penjelasan dari Dirut Pupuk indonesia bahwa alokasi jumlah dan anggaran pupuk bersubsidi dipangkas lebih dari 50 persen. Pemotongan ini sudah pasti akan menimbulkan permasalahan," kata Nasim Khan kepada Telisik.id di Gedung DPR RI, Senin (24/8/2020).
"Saya berharap ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah," tambahnya.
Diketahui, berdasarkan data alokasi pupuk bersubsidi tahun 2020 sebanyak 7,15 juta ton atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan alokasi tahun 2019 yang sebesar 8,8 juta ton dan tahun 2018 yang mencapai 9,55 juta ton.
Selain itu, Nasim juga menyinggung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam menanggulangi dampak keberlanjutan COVID-19 terhadap perekonomian dalam negeri, khususnya bantuan bagi kalangan petani.
Baca juga: Jokowi Ungkap Indonesia Dapat Komitmen Pengadaan 290 Juta Vaksin
"Kita apresiasi bantuan yang diberikan Pak Jokowi ke pada para petani melalui program jaring pengaman sosial dan akses permodalan kerja serta bantuan non fiskal, seperti bibit, pupuk kepada petani," ucapnya.
Namun lanjut dia, akan sangat bagus apabila kebijakan program PEN, khususnya alokasi pupuk bersubsidi juga ditambah.
"Di saat pemerintah memberi bantuan dan relaksasi kepada UMKM dan korporasi, seharusnya kemudahan juga diberikan kepada para petani, sekarang masyarakat di desa-desa bukan hanya merasa sangat kekurangan. Tetapi pupuk bersubsidi juga sudah langka di pasaran," ungkap dia.
"Itu yang saya bingung. Konsentrasinya hanya di UMKM, sementara masyarakat kita mayoritas kan mata pencaharian mereka masih petani," lanjutnya menerangkan.
Menurut Nasim, Swasembada dan ketahanan pangan adalah sebuah keniscayaan apabila petani masih sulit mendapatkan pupuk bersubsidi. Hal itu bisa disebabkan karena menurunnya jumlah alokasi pupuk bersubsidi dan penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi untuk para petani oleh para mafia pupuk.
Untuk itu, Nasim meminta pemerintah bersinergi dengan baik bersama TNI-Polri dan Kejaksaan untuk memperketat pengawasan dan penyaluran pupuk bersubsidi ke setiap daerah serta memberantas mafia pupuk.
Reporter: Rahmat Tunny
Editor: Kardin
