Konferensi Walhi Tak Dihadiri Ganjar dan Prabowo, Anies Tegaskan Food Estate Tak Untungkan Rakyat

Menurut Zenzi, sengaja mengundang ketiga capres karena atas permintaan dari kelompok anak-anak muda yang telah melakukan kongres pada 28 Oktober 2023 lalu di Caringin, Kabupaten Bogor.

“Hasil kongres mereka tuh dalam bentuk piagam, itu mau diserahkan langsung kepada capres,” jelas Zenzi.

Pihak capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, di acara ini hanya mengirim perwakilannya yakni Darori Wonodipuro. Sementara capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, tidak ada yang mewakili.

Anies yang hadir di acar ini menyatakan bangga dengan kegiatan yang diadakan oleh kelompok anak-anak muda ini dan senang mendengarkan secara langsung aspirasi mereka tentang isu lingkungan hidup.

Baca Juga: Walhi Desak Pemda Konawe Selatan Hentikan Aktivitas PT Marketindo Selaras

“Saya tidak ingin kirim utusan, saya ingin menerima langsung dari teman-teman semua di sini. Karena kalau kita bicara dengan mereka yang sudah mendapatkan banyak bicara keadilan, barangkali mereka enggak bisa bercerita,” kata Anies.

Aspirasi-aspirasi yang disampaikan kelompok anak-anak muda di kegiatan Walhi ini, menurut Anies, merupakan suara-suara yang mementingkan agar rakyat kembali kepada jalur Indonesia yang awal, yaitu menghadirkan keadilan sosial.

“Terima kasih teman-teman bukan sekedar urun angan, ‘oh Indonesia harus begini, harus begitu’ bukan. Tapi teman-teman memilih turun tangan, terlibat langsung dalam menjaga ekosistem kita,” puji Anies.

Penanganan lingkungan, terutama menjaga kelangsungan ekosistem, Anies mengatakan, seharusnya ditangani oleh pemerintah. Sebab mengenai ekosistem dan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab konstitusional.

“Yang punya tanggung jawab itu pemerintah, tapi Anda semua memilih untuk ambil tanggung jawab, tanggung jawab moral untuk mengurusi itu semua,” ujar Anies.

Anies pun menyatakan hormat dan terima kasihnya kepada Walhi yang dinilainya sudah sangat peduli pada penyelamatan lingkungan dan menjaga ekosistem.

Mengkritik program lumbung pangan atau food estate yang dibanggakan Presiden Jokowi, Anies menegaskan, program tersebut tidak menguntungkan bagi rakyat. Dia menilai program food estate terkesan sangat sentralistik. Padahal, seharusnya petani tetap menggarap lahannya seperti biasa dan dapat diajak kerja sama.

“Fokus ke depan kita tidak akan mengkonsentrasikan kepada food estate, justru kita ingin contract farming dibangun untuk Indonesia. Mengapa food estate bukan menjadi opsi? Karena ini adalah pendekatan dimana negara menguasai produksi secara sentralistik,” tegasnya.

Anies mengatakan, food estate tidak memberi kepastian hasil yang merata. Sebab, praktiknya program tersebut berbasis korporasi, sementara yang Indonesia butuhkan program sebaliknya.

Indonesia, kata Anies,  membutuhkan program yang lebih setara dan memberikan keadilan bagi semua, terutama petani.

“Agar petani-petani yang tempatnya ada di seluruh wilayah Indonesia bisa mendapatkan kesetaraan, kesempatan agar produknya ikut di dalam pasar produk pertanian di Indonesia. Yang tadi dari sentralisasi menjadi desentralisasi, dimana kita justru mendorong petani yang sudah berperan selama ini, mereka yang memainkan peran yang lebih besar,” jelas dia.

Baca Juga: Walhi Nilai Kekayaan Alam Sulawesi Tenggara Dikuasi Oligarki

Pemerintah sebelumnya menyatakan fokus program food estate pada ekstentifikasi lahan pertanian untuk meningkatkan produksi. Namun, Anies menilai hal itu tak membuahkan hasil dan malah memunculkan efek buruk. Yakni banyak problem lingkungan hidup yang bermunculan karena kerusakan ekologi di sekitarnya.

Kelompok anak-anak muda dalam acara Walhi ini menyiapkan deklarasi Piagam Kaum Muda. Pernyataan deklarasi ini berisi lima poin, yakni:  

1. Kami anak muda Indonesia, bersepakat membangun kekuatan kolektif mempertahankan Tanah Air Indonesia, dan ikut memastikan tumbuhnya demokrasi, serta bertumbuhnya keadilan dalam demokrasi.

2. Kami akan memastikan negara menyediakan pendidikan yang berkualitas, bebas pembiayaan, mengakomodir pengetahuan lokal, perlindungan sekolah alternatif, serta meningkatkan kesejahteraan pengajar.

3. Kami akan selalu meningkatkan penyelenggara negara untuk melindungi segenap tumpah darah dan seluruh bangsa Indonesia dari ancaman risiko bencana ekologis, dan krisis iklim sesuai UUD 1945.

4. Kami akan memastikan negara harus segera meninggalkan sistem ekonomi politik pro kapitalisme, dan beralih kepada ekonomi nusantara yang berorientasi kepada konsep ekonomi kerakyatan yang berakar pada kemandirian dan kearifan lokal, perlindungan lingkungan dan sosial sebagai jalan menjawab kemiskinan dan ketergantungan pada utang luar negeri.

5. Kami berkomitmen mengawal dan memastikan pemerintahan yang terpilih pada Pemilu 2024, akan menjadikan Piagam ini sebagai dasar utama dalam pembentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam, dan penyusunan rancangan pembangunan jangka panjang, untuk mencapai visi Indonesia Pulih 2045. (A)

Penulis: Mustaqim

Editor: Haerani Hambali

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS