Walhi Nilai Kekayaan Alam Sulawesi Tenggara Dikuasi Oligarki

Namun demikian, diskusi dan panggung rakyat yang selenggarakan Walhi Sulawesi Tenggara salah satu upaya untuk mengampanyekan situasi HAM dan lingkungan, bagaimana tidak kondisi kelestarian lingkungan seakan pupus dari pengamatan pemerintah provinsi.

"Tujuan kami mengadakan diskusi dan panggung rakyat ialah tidak lain, untuk menyosialisasikan kondisi Sulawesi Tenggara yang secara ekologi dan kemanusiaan mulai terkikis oleh kepentingan oligarki," ujarnya, Minggu (26/3/2023) di Kota Kendari.

Selain itu juga, pihaknya ingin melakukan konsolidasi dengan berbagai lembaga dan masyarakat dalam memajukan HAM dan lingkungan di Sulawesi Tenggara.

Hal tersebut juga ditegaskan pula oleh Direktur Walhi Sulawesi Tenggara, Andi Rahman, berharap agar kekayaan alam yang diberkahi oleh Allah SWT dapat dimanfaatkan untuk pembangunan yang lebih baik dan menjadi sentral perputaran ekonomi yang memadai.

Diskusi dan panggung rakyat tersebut menjadi awal bagi publik secara luas agar menyadari pentingnya gerakan pemajuan HAM dan lingkungan di wilayah Sulawesi Tenggara.

“Harapan kami agar publik teredukasi dan bisa bekerja sama untuk kelestarian lingkungan dan kehidupan HAM yang berkelanjutan dan segala ruang hidup tetap terjaga,” tuturnya.

Andi Rahman juga menjelaskan, salah satu akar persoalan lingkungan hidup di Sulawesi Tenggara adalah praktik korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam.

“Kami menduga masih banyak praktik-praktik korupsi di sektor SDA, mulai dari penerbitan izin yang tidak sesuai dengan prosedur, mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang ada," tegasnya

Sementara Direktur Pusat Kajian Hukum dan HAM, Iskandar Wijaya mengatakan, bencana ekologis dan pelanggaran HAM masih saja terus terjadi, sehingga perlu pemanfaatan SDA yang berwawasan lingkungan hidup yang mengedepankan kehidupan jangka panjang.

“Perlu kita lakukan kajian mendalam tentang pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang berwawasan lingkungan, sehingga dapat memberikan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat yang tidak menimbulkan bencana ekologis dan perusakan ruang hidup termasuk HAM," tegasnya

Pemerintah sudah harus lebih serius dan dapat memberikan jaminan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan terhadap hak atas lingkungan hidup.

Ia juga menegaskan, agar pemerintah bisa menjadi garda terdepan mengambil tanggung jawab atas kejahatan lingkungan dan kemanusian yang terjadi di Sulawesi Tenggara.

"Pemerintah ini kan tidak boleh tunduk terhadap korporasi dan kepentingan investor karena ia punya tanggung jawab terhadap masyarakatnya," katanya.

Baca Juga: Rajab Jinik Sorot Pengadaan Mobil Pejabat Kota Kendari

Kegiatan tersebut dilaksanakan diiringi dengan panggung rakyat dengan tema HAM dan lingkungan dalam cengkraman oligarki. Kegiatan itu dilakukan di Kedai Surabi Biba, Jalan Martandu Kecamatan Mokoau, Kota Kendari.

Panggung rakyat tersebut menghadirkan berbagai macam kelompok yang terdiri dari lembaga seni, pecinta alam, pemerhati HAM dan lembaga kemahasiswaan, beserta NGO yang ada di Kota Kendari.

Selayaknya panggung rakyat, kegiatan itu membuka wadah bagi semua elemen masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya. Kegiatan yang tersuguhi juga berbagai macam, mulai dari orasi, puisi, musikalisasi puisi, musik tarian dan juga mural. (A)

Penulis: Rasmin Jaya

Editor: Kardin 

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS