LBH dan DPRD Sorot Proyek Lampu Jalan Mirip Pocong di Kota Medan

"Kami dari LBH Medan menyatakan kekecewaan terhadap kinerja pemerintahan Kota Medan tentang proyek pembangunan lampu jalan hingga saat ini belum dapat diselesaikan dengan baik," kata Doni, Kamis (6/3/2023).

LBH Medan juga telah menelusuri fakta di lapangan masih banyak pembangunan lampu jalan yang belum diselesaikan, bahkan terdapat sejumlah titik yang belum terpasang.

"Bahkan ada pembangunan lain yang tidak dapat diselesaikan dengan baik seperti pembangunan drainase yang diketahui   dianggarkan sekira Rp 500 miliar. Namun fakta di lapangan saat ini drainase tersebut belum diselesaikan sehingga tidak berfungsi secara maksimal. Masih banyak lagi pembangunan di Kota Medan yang belum diselesaikan, bahkan proses pengerjaannya terkesan tidak diperhitungkan dengan baik," urainya.

Menyikapi permasalahan pembangunan di Kota Medan, LBH Medan telah mengirimkan surat bernomor: 111/LBH/S/IV/2023 perihal Permohonan RDP kepada Ketua DPRD Kota Medan.

"Tujuannya, guna meminta pertanggungjawaban Wali Kota Medan agar mengontrol seluruh proses pengerjaan pembangunan serta menyampaikan secara transparansi alokasi pendanaan secara jujur dan benar ke publik," ungkapnya.

Selanjutnya, mereka juga meminta agar Wali Kota Medan memastikan APBD tepat sasaran. Sebab pendanaan untuk pengerjaan pembangunan di Kota Medan yang berasal dari uang rakyat.

Prinsipnya pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur Kota Medan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan secara profesional, jujur dan transparan.

"Karena berdasarkan UUD 1945 Jo. UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM merupakan hak rakyat untuk mendapatkan manfaat, kesejahteraan dan transparansi atas kerja pemerintah yakni Wali Kota Medan," sambungnya.

Oleh karena itu DPRD Kota Medan sebagai wakil rakyat sudah seharusnya memperjuangkan melalui tugas dan fungsinya yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan.

"Sudah sepatutnya Ketua DPRD Kota Medan menyuarakan aspirasi rakyat tentang kritikan proyek lampu mirip pocong itu, drainase dan lainnya maka dari itu sepatutnya harus ditindaklanjuti dengan baik agar terwujudnya prinsip Good Governance dan Clear Governance," tegasnya.

Maka dari itu LBH Medan mendorong DPRD Kota Medan untuk mengawasi kinerja dari proyek pembangunan. Kemudian saat RDP perlu melibatkan instansi terkait seperti Badan Keuangan (BPK), Inspektorat Kota Medan.

Guna menghindari dugaan tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan kewenangan lainnya, sebagaimana amat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan  Jo. Pasal 365 Undang-Udang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Jo. Pasal 3 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Medan, Haris Kelana Damanik mengaku, sudah menjadwalkan agenda rapat evaluasi terhadap beberapa Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) Pemko Medan untuk membahas masalah lampu jalan.

Baca Juga: Memenuhi Syarat Eks Wali Kota Medan Malah Mengundurkan Diri Pencalonan DPD RI

"Kita mendukung Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution yang telah menginstruksikan Inspektorat guna melakukan pemeriksaan pengerjaan lampu jalan. Pekan depan rencananya kami akan rapat," ungkap Haris Kelana.

Dikatakannya, rapat evaluasi nanti akan menghadirkan sejumlah pimpinan OPD Pemko Medan di antaranya, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi dan Dinas Perhubungan, serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

"Kita juga dorong Inspektorat Pemko Medan agar transparan terkait hasil pemeriksaan," terangnya.

Seperti diketahui, ada 2.700 unit lampu jalan yang dipasang sejumlah titik di Kota Medan dengan anggaran Rp 25,7 miliar. Proyek itu banyak menjadi sorotan karena terkesan mubazir dan tidak bermanfaat. (B)

Penulis: Reza Fahlefy

Editor: Kardin 

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS