Mahasiswa Minta Wali Kota Medan Tuntaskan Masalah Kemiskinan

"Secara regulasi, ada Perda tentang Penanggulangan Kemiskinan tetapi peraturan tentang pengendalian dan penanggulangan kemiskinan sebagai turunan dari Perda tidak diadakan. Secara ideologis, mestinya sikap pemerintah tegas terhadap adanya upaya kemiskinan. Selain itu, kami juga sudah melakukan aksi unjuk rasa untuk menyuarakan kepentingan masyarakat," ucapnya.

Diakuinya, Pemerintah Kota Medan punya kekuatan dan pengaruh yang bisa dipakai untuk mengentaskan kemiskinan. Untuk itu,  apabila kemiskinan tidak segera dikendalikan maka pemeriksaan dianggap tidak perduli dengan masyarakat.

"Patut kami duga Pemko Medan telah berselingkuh secara terstruktur, sistematis dengan konsep kapitalisme yang sejatinya tidak sejalan dengan Pancasila. Kemiskinan harus dikendalikan," tambahnya.

Nanda Fajar Ramadan menambahkan, Wali Kota Medan saat ini dinilai lebih mengutamakan pembangunan Insfrastruktur dari pada pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Seharusnya kata dia, Boby Afif Nasution selaku orang nomor satu di Kota Medan lebih mengutamakan masalah kemiskinan ketimbang membangun infrastruktur yang terkesan sia-sia, seperti pembangunan lampu jalan yang menghabiskan anggaran sekitar Rp 25,7 miliar.

Baca Juga: RS Bina Kasih Medan Diduga Lawan Keputusan Wali Kota Soal Upah Nakes

"Namun fungsinya tidak jelas yang diterangi hanya parit-parit dan trotoar, hingga saat ini juga proyek tersebut belum tuntas," terangnya.

Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman ketika dikonfirmasi mengaku sudah menerima surat dari GMNI Kota Medan dan akan ditindaklanjuti.

"Jadi pihak GMNI Kota Medan sudah menuliskan surat aspirasi pihak mereka tentang mengentaskan kemiskinan. Intinya, kami usulkan aspirasi dari teman-teman mahasiswa itu untuk ditindaklanjuti," terangnya. (B)

Penulis: Reza Fahlefy

Editor: Kardin 

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS