Mahfud Bocorkan Info Uang Korupsi Menkominfo Mengalir ke Partai, Singgung Nasdem
Ibnu Sina Ali Hakim, telisik indonesia
Selasa, 23 Mei 2023
0 dilihat
Menko Polhukam sekaligus Plt Menkominfo, Mahfud MD mengaku mendapatkan informasi soal duit kasus dugaan korupsi pembangunan menara pemancar atau BTS 4G BAKTI Kominfo mengalir ke partai politik. Namun, dia menganggap hal itu sebagai gosip politik. Foto: VOI
" Kejagung telah menetapkan Johnny Plate sebagai tersangka dalam kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo "
JAKARTA, TELISIK.ID - Kejagung telah menetapkan Johnny Plate sebagai tersangka dalam kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo.
Menko Polhukam sekaligus Plt Menkominfo Mahfud MD mengaku mendapatkan informasi soal duit kasus dugaan korupsi pembangunan menara pemancar (BTS) 4G BAKTI Kominfo mengalir ke partai politik. Namun, dia menganggap hal itu sebagai gosip politik.
"Ya, saya juga dapat berita itu, dengan nama-namanya. Tapi saya anggap itu gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja," kata Mahfud dilansir dari CNNIndonesia.com.
Ia mengaku telah melaporkan informasi itu ke Presiden Joko Widodo. Menurut Mahfud, pembuktian informasi itu akan sulit, sehingga ia mempersilakan Kejagung dan KPK menyelidikinya.
Baca Juga: Anggaran Mobil Listrik ASN Nyaris Rp 1 M per Orang
"Saya juga sudah lapor soal itu ke presiden. 'Pak saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kemelut kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilakan Kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini," katanya.
Mahfud pun menegaskan ia tidak akan ikut campur soal informasi itu. Sebab, kasus tersebut sudah masuk ke ranah hukum.
"Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden, saya tidak akan masuk ke urusan politik, ini hukum murni, biar hukum yang menentukan itu," imbuh dia.
Selain itu Mahfud MD juga menyinggung Partai Nasdem ketika memberikan contoh atas majas 'tidak ada kawan atau lawan abadi dalam politik, yang abadi hanya kepentingan'. Nasdem diketahui merupakan partai pendukung Pemerintahan Jokowi yang belakangan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden.
Mahfud awalnya mengatakan bahwa politik pada dasarnya adalah ilmu yang mulia. Sebab, baik buruknya sebuah negara dan produk hukum, sangat bergantung kepada politik. Jika aktor politiknya buruk, maka produk hukum yang muncul juga akan buruk.
Meski politik bersifat mulia secara ilmu, tapi dalam praktik tak selalu demikian. Sebab, dalil utama dalam politik adalah kepentingan. Alhasil, kata dia, aktor politik di Indonesia kini melakukan berbagai cara demi kepentingannya atau mencapai tujuannya.
"Siapa mendapat apa dan dengan cara bagaimana, itu politik. Yang penting dapat. Saya siapa, saya harus dapat itu, caranya yang penting dapat. Itu praktiknya, bukan definisi. Kalau kita lihat sekarang apa yang terjadi di tengah-tengah kita, ya itulah," ujar Mahfud dilansir dari Republika.com.
Dia melanjutkan, lantaran politik dalam praktiknya adalah pertarungan kepentingan, akhirnya terjadilah adu kekuatan. Di saat bersamaan, aktor politik juga berganti kawan maupun lawan demi mencapai tujuannya atau kepentingannya. Hal itu terjadi dalam dunia politik Indonesia, terutama jelang Pemilu 2024.
Baca Juga: Haji Indonesia Hindari Hal Ini jika Tak Ingin Ditahan Pemerintah Jeddah
"(Dalam politik) tidak ada kawan atau lawan yang abadi, yang ada kepentingan yang abadi. Bisa saja suatu saat Ketua Partai Nasdem berkawan dengan ketua partai lain, tetapi ketika suatu saat kepentingannya berbeda, (dia) bermusuhan," ujar Mahfud.
Karena itu, Mahfud meminta masyarakat untuk tidak ikut bermusuhan ketika melihat elite politik bermusuhan. Sebab, bisa saja elite politik yang bermusuhan itu berkawan lagi karena punya kepentingan sama. Sedangkan masyarakat sudah terlanjur terpecah.
"Jangan ikuti permusuhan itu secara sungguh-sungguh, karena bisa saja dalam waktu dekat bersatu lagi, (tapi) yang di bawah terlanjur bermusuhan. Itu yang jadi masalah nantinya kalau diikuti," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu. (C)
Penulis: Ibnu Sina Ali Hakim
Editor: Kardin
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
