Sistem Data Tunggal Temukan Ribuan Warga Buton Selatan Tak Lagi Layak Terima Bantuan Sosial

Ali Iskandar Majid, telisik indonesia

Kamis, 12 Maret 2026

0 dilihat

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan, La Asari (kiri) Landmark Buton Selatan (kanan). Foto: Ali Iskandar Majid/Telisik

BUTON SELATAN, TELISIK.ID - Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan, terus melakukan pembersihan dan sinkronisasi data penerima bantuan sosial.

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan terbaru, ditemukan ribuan warga yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima bantuan, kini dinyatakan tidak aktif atau tidak layak lagi menerima subsidi pemerintah, terutama pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan, La Asari mengungkapkan, proses verifikasi ini dilakukan secara mendalam dari desa ke desa untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Ia menjelaskan, ada dua faktor utama yang menyebabkan hilangnya data ribuan penerima bantuan tersebut.

Faktor pertama adalah banyaknya data warga yang masih tercatat aktif namun sebenarnya sudah meninggal dunia. Hal ini sering terjadi karena ahli waris jarang mengurus akta kematian jika tidak ada kepentingan mendesak.

Setelah dilakukan penelusuran langsung dan koordinasi dengan pemerintah desa serta kelurahan, data tersebut kini telah diperbarui. Selain itu, faktor kedua yang menyebabkan sekitar 4.000 data hilang adalah adanya perubahan desil atau tingkat kesejahteraan warga.

"Ada perubahan desil, yakni tingkat kesejahteraan mulai dari miskin ekstrem, miskin, dan seterusnya. Begitu ada pendapatan yang membaik," jelasnya, Kamis (12/3/2026).

Baca Juga: Pencairan Bansos 2026 Kembali Lewat Puskesos, Begini Penjelasan Aturannya

La Asari menekankan, saat ini pemerintah menggunakan sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terintegrasi secara nasional. Sistem satu data ini sangat transparan dan mampu mendeteksi aset yang dimiliki oleh warga.

Ia mencontohkan, kasus di mana seorang warga mengeluh karena bantuan jaminan kesehatannya dihentikan. Setelah dicek melalui sistem menggunakan KTP, ditemukan bahwa warga tersebut memiliki aset yang menunjukkan peningkatan ekonomi.

Meski ada ribuan data yang dinonaktifkan, La Asari menyebutkan bahwa jumlah penerima bantuan di Buton Selatan sebenarnya mengalami tren peningkatan secara keseluruhan karena adanya penambahan kuota baru dan pendaftaran bayi yang baru lahir dari keluarga kurang mampu.

Baca Juga: Begini Kriteria Penerima Bansos BPNT 2026, Berikut Aturan dan Kuota hingga Besarannya

Saat ini, cakupan jaminan kesehatan di Buton Selatan telah mencapai hampir 50?ri total penduduk, melampaui ketentuan minimal pusat yang sebesar 30%.

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial bagi warga, meski tetap dengan pengawasan data yang ketat agar tidak terjadi tumpang tindih atau salah sasaran.

"Kita harus syukuri kalau ekonomi sudah membaik, karena masih banyak orang lain yang lebih membutuhkan," tegasnya. (C)

Penulis: Ali Iskandar Majid

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS