Mengalir Dukungan Pemekaran Provinsi Kepulauan Buton
Deni Djohan, telisik indonesia
Sabtu, 01 Februari 2020
0 dilihat
Pembacaan deklarasi dukungan karang taruna se Kepulauan Buton dalam rangka percepatan terbentuknya Provinsi Kepulauan Buton. Foto: Deni Djohan/ Telisik
" Kami menyatakan diri akan mendukung percepatan pemekaran Kepulauan Buton (Kepton). "
BAUBAU, TELISIK.ID – Dukungan terhadap pemekaran Provinsi Kepulauan Buton terus mengalir. Kali ini datang dari karang taruna dari sejumlah wilayah dalam cakupan Provinsi Kepulan Buton (Kepton). Deklarasi percepatan pemekaran Provinsi Kepton itu dilakukan dalam rangkaian kegiatan pelantikan dan pengukuhan pengurus karang taruna Kabupaten Buton masa bakti 2019-2024 oleh Bupati Buton, La Bakry, di lapangan Desa Kambowa Indah, Kecamatan Lasalimu Selatan, Jumat (31/01/2020).
Dalam deklarasi yang dibacakan langsung ketua karang taruna Buton masa bakti 2019-2024, Nanang Langkaunge, menyatakan dukungan atas ikhtiar atau perjuangan bersama untuk percepatan pemekaran Provinsi Kepulauan Buton. Sebab Kepulauan Buton merupakan kebutuhan seluruh masyarakatnya.
"Kami menyatakan diri akan mendukung percepatan pemekaran Kepulauan Buton (Kepton)," imbuhnya.
Usai pengambilan sumpah, seluruh pengurus karang taruna wilayah cakupan Kepton yang terdiri dari perwakilan Buton Selatan (Busel), Buton Tengah (Buteng), Buton Utara (Butur), Buton, Wakatobi dan Kota Baubau, kemudian menandatangani naskah dukungannya dihadapan forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) Kabupaten Buton. Hadir pula ketua Sekretariat bersama (Sekber) Pemekaran Provinsi Kepton, Samsu Umar Abdul Samiun.
Ketua Sekber, Samsu Umar Abdul Samiun, mengatakan, sejauh ini, tidak ada masalah yang terjadi pada tataran pemerintahan dan DPR serta DPD RI terkait pemekaran Kepton. Yang jadi masalah adalah pemerintah pusat masih melakukan moratorium. Karena itu dibutuhkan energi dan strategi untuk mempush pemerintah pusat agar keran moratorium itu dibuka kembali.
"Saya kira yang ini perlu kita bicarakan nantinya dengan para tokoh dan pemangku kebijakan. Termasuk pengurus karang taruna kita panggil untuk memberikan semacam masukan. Agar Provinsi Kepton bisa terealisasi di eks Kesultanan Buton ini," tutur Umar Samiun.
Mantan ketua Harian DPW PAN Sultra ini menjelaskan, Kabupaten Buton adalah representasi dari eks Kesultanan Buton. Karena itu Kabupaten Buton lah yang dianggap paling bertanggungjawab untuk mempercepat pemekaran.
Jika melihat kembali sejarah, Kabupaten Buton telah banyak melahirkan kabupaten baru di kepulauan Sultra ini. Tahun 1964, Kabupaten Buton melahirkan Kabupaten Muna sebagai kabupaten baru. Kemudian tahun 2001 melahirkan Kota Baubau. Kemudian lahir kembar yakni kabupaten Wakatobi dan Bombana.
"Kemudian ditangan saya, kita melahirkan kembar lagi yakni Buton Tengah dan Buton Selatan. Artinya, urusan pemekaran seperti ini kita punya pengalaman yang cukup tangguh," ucapnya.
Mantan Bupati Buton Dua Periode ini mengaku, bebasnya dari lapas Sukamiskin merupakan energi baru pemekaran. Apalagi dirinya pernah duduk bersama presiden RI, Ir. Joko Widodo selama satu jam 20 menit membahas persoalan potensi dan pemekaran Kepton. Hanya saja dirinya lebih dulu ditahan KPK sehingga pembahasan itu terputus sementara. Kendati begitu, ia mengaku akan berupaya menemui kembali bapak presiden dan meminta agar Kepton jangan disamakan dengan daerah lain. Sebab dalam catatan sejarah, eks Kesultanan Buton adalah sebuah pemerintahan yang pernah merdeka secara totalitas sebagai suatu negara.
"Oleh karena itu kita akan menuntut kepada pemerintah pusat agar pemerintah pusat menghargai pemerintah eks Kesultanan Buton kemudian melahirkan Kepton dalam bingkai NKRI yang kita cintai ini," pungkasnya.
Reporter: Deni Djohan
Editor: Sumarlin
