Isu Penundaan Pemilu, La Ode Ida: Semakin Panjang Kekuasaan Seseorang, Kemungkinan Makin Otoriter

Andi Irna Fitriani, telisik indonesia

Selasa, 29 Maret 2022

0 dilihat

La Ode Ida secara pribadi tidak setuju wacana penundaan pemilu. Foto: Andi Irna Fitriani/Telisik

KENDARI, TELISIK.ID – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), La Ode Ida secara pribadi tidak setuju, terkait wacana penundaan pemilu tahun 2024, karena itu akan berimplikasi pada banyak hal.

Ia menyapampaikan, jika penundaan pemilu terjadi tentu harus ada perubahan konstitusi, dan jika melihat ke belakang pada saat pemerintahan Soeharto selama 30 tahun, amandemen dulu dilakukan dan pasal pertama yang dirubah adalah tentang masa jabatan presiden.

"Itu artinya urgent, kenapa? di situ ada trauma karena tidak dibatasi selama 30 tahun Soeharto, sampai begitu otoriter," ungkapnya, Senin (28/3/2022).

Mantan Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (RI) ini juga mengatakan, bahwa semakin panjang kekuasaan seseorang, maka semakin besar kemungkinan untuk otoriter.

"Dan semakin besar kemungkinan otoriter, maka semakin besar pula kemungkinan untuk korupsi, semakin rusak negara berarti," ujarnya.

Jadi kata dia, sisi negara yang demokratis itu harus teratur. Keteraturan itu ditentukan dalam konstitusi dan aturan yang berlaku.

Baca Juga: Wacana Penundaan Pemilu 2024 Bergulir, Budiman Sujatmiko: Sama Saja Sebut Jokowi Gagal

"Menunda pemilu sebelum melakukan perubahan konstitusi berarti itu ancaman pelanggaran konstitusi, itu yang pertama," katanya.

Kemudian yang kedua, menunda pemilu itu umumnya orang Indonesia tidak setuju. Karena kata dia, hasil survei membuktikan bahwa dominan masyarakat Indonesia tidak setuju.

"Itu artinya apa? Kalau itu dipaksakan, maka akan ada perlawanan parlemen jalanan, parlemen jalanan berarti akan ada korban. Mahasiswa, buruh dan sebagainya akan turun lapangan. Siapa yang berhadapan dengan mereka, yah orang dengan kekuatan bersenjata, maka disitu banyak yang mati," jelasnya.

Ia khawatir jika penundaan pemilu terjadi, bisa-bisa masyarakat malah menjadi korban.

Baca Juga: Demokrat dan PDIP Sultra Bertemu, Sepakat Tolak Penudaan Pemilu 2024

"Jangan terlalu banyak menawar, di Indonesia ini banyak kader untuk jadi presiden, untuk jadi gubernur, untuk jadi bupati, untuk jadi anggota DPR dan sebagainya," sebutnya.

Maka kata dia, ada rotasi terukur, bertahap dan berjangka waktu, dan itu diperlukan sebagai konsep negara demokrasi. Apalagi Indonesia ini negara besar.

"Masa hanya karena alasan tertentu, oh ini dianggap layak dan harus diperpanjang. Tidak bisa seperti itu. Kalau dulu mau perpanjang masa jabatan presiden, SBY itu kurang apa dia," tutupnya. (C)

Reporter: Andi Irna Fitriani

Editor: Haerani Hambali