Mulai 'Digoyang', Kabag Prokopim Sebut Ada yang Gelisah dengan Gebrakan Pj Bupati Muna Barat

Sunaryo, telisik indonesia

Jumat, 17 Juni 2022

0 dilihat

Belum cukup sebulan menjabat, Pj Bupati Muna Barat, Bahri digoyang isi tidak sedap. Namun Kabag Prokopim menilai isu yang dilontarkan bentuk kegelisahan oknum terhadap gebrakan Pj bupati. Foto: Ist.

MUNA BARAT, TELISIK.ID - Belum cukup sebulan menjalankan tugas di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat, Pj Bupati, Bahri mulai 'digoyang' dengan isu-isu tidak sedap menyangkut pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga tidak mengetahui kultur budaya.

Kabag Protokoler dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Muna Barat, Muhamad Fajar Fariki menilai isu-isu sengaja dilontarkan oknum-oknum yang gelisah dengan gebrakan yang dilakukan Pj Bupati, Bahri.  

"Biasalah itu. Ada yang gelisah dan resah karena kepentingannya terganggu dengan gebrakan pak Pj bupati. Belum sebulan sudah menunjukan progres yang cukup memuaskan," kata Fajar, Jumat (17/6/2022).

Persoalan pinjaman PEN pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 180 miliar, merupakan produk pemerintahan sebelumnya. Sebagai Pj bupati, menjadi tugas Bahri untuk melanjutkannya. Karena, menjadi salah bila itu tidak ditindaklanjuti.  

"Pj bupati hanya melanjutkan. Toh, bila dalam program PEN itu ada kegiatan yang digeser seperti ring road, wajar saja, karena memang masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi," terangnya.

Sebagai putra asli Muna Barat, menurut mantan wakil ketua senat mahasiswa Fisipol UHO itu, Pj Bahri sangat faham soal sosial, kultur dan budaya masyarakat Muna Barat yang beraneka ragam. Karenanya, Pj bupati tak henti-hentinya melakukan silahturahmi pada semua elemen di tiga wilayah besar yang meliputi, Lawa Raya, Tiworo Raya dan Kusambi Raya.

"Silahturahmi yang dilakukan Pj bupati pada elemen masyarakat, Forkopimda dan Bupati Muna, LM Rusman Emba adalah modal sosial dalam pelaksanaan pembangunan," ungkapnya.

Mantan Kabag Humas Pemkab Muna itu, menilai isu-isu yang dilontarkan untuk menjatuhkan Pj bupati saat ini salah alamat. Mestinya, bila mempersoalkan pinjaman PEN harus pada pemerintahan sebelumnya.

"Pak Pj bupati dan Pemkab tidak alergi soal kritik. Karena Pj sadar bahwa rumah demokrasi bisa berdiri tegak jika ditopang dan konstruksi oleh kritik. Namun, kritik yang diharapkan bernilai  kwalitas yang baik dan benar, bukannya fitnah, karena itu dosa," terangnya.

Baca Juga: Komparasi Tugas dan Fungsi Komisi I, Legislatif Wajo Kunker DPRD Kolaka Utara

Saat ini, lanjut Fajar, Pj bupati fokus membenahi pemerintahan dan infrastruktur di Bumi Laworo. Buktinya, baru beberapa pekan, Pj bupati

telah melakukan langkah terobosan  berupa percepatan pembangunan kantor bupati, rumah jabatan bupati, wakil bupati dan pimpinan DPRD, kantor DPRD, mol pelayanan perizinan, mesjid raya dan peningkatan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

"Apa yang akan dilakukan Pj bupati bukan merupakan janji politik, karena semua rencana tertuang secara tekstual dalam dokumen pelaksanaan  pembangunan yg disebut RPD yang biasa dikenal dengan sebutan RPJMD transisi," terangnya.

Pj Bupati Muna Barat, Bahri menerangkan, tidak memiliki visi-misi. Tugasnya hanya mensinergikan rencana pembangunan daerah dengan program nasional sesuai yang diamanatkan Presiden, Joko Widodo, Mendagri, Tito Karnavian dan Gubernur Sultra, Ali Mazi.

"Saya hanya ingin berbuat agar daerah ini bisa maju dan berkembang lagi," katanya.

Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) itu mengakui, pembangunan di Muna Barat sudah baik. Kehadirannya pun ingin membuat pembangunan lebih baik lagi. Karenanya, Ia meminta dukungan semua pihak agar proses pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik.

Baca Juga: Soal Gaji Guru yang Belum Diterima, Begini Jawaban Dinas Pendidikan Buton Selatan

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Muna Barat, Agung Darma mengaku, usulan pinjaman pada PT SMI adalah produk pemerintahan sebelumnya. DPRD pun telah menyetujuinya dengan catatan anggaran tidak secara keseluruhan difokuskan pada ring road.

"Kita setujui, dengan catatan anggaranya dibagi merata untuk pembangunam infrastruktur yang bersentuhan dengan masyarakat, bukan saja ring road," kata Agung. (A)

Penulis: Sunaryo

Editor: Musdar