Muna Barat Masih Butuhkan Bahri

Baca Juga: Anggaran Honor Guru Ngaji di Muna Barat Capai Rp 774 Juta

"Sudah kita putuskan tiga nama calon Pj bupati. Soal siapa yang dipilih, tergantung Mendagri," kata Wakil Ketua DPRD Muna Barat, Uking Djassa, Senin (10/4/2023).

Selain usulan dari DPRD Muna Barat,  tiga nama calon Pj bupati juga akan diusulkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi.

Ali Mazi mengaku, tetap akan mengusulkan nama Bahri sebagai calon Pj bupati beserta dua pejabat yang memenuhi syarat.

"Kalau hanya satu nama diminta, tetap kita usulkan Bahri. Tetapi, karena tiga nama, maka kita harus lakukan," kata Ali Mazi saat berkunjung di Muna Barat beberapa waktu lalu.

Ketua DPD Nasdem Sulawesi Tenggara itu, mengakui kinerja yang dilakukan Bahri. Apalagi, dukungan dan dorongan dari kalangan masyarakat agar Bahri kembali melanjutkan memimpin Muna Barat.

"Kita sebatas mengusul, semua tergantung Mendagri," timpalnya.

Dengan masih diusulkannya nama Bahri, merupakan bukti jika Muna Barat masih membutuhkannya.

Tokoh Masyarakat Muna Barat, Abdul Nasir Kola menilai, dari tiga nama yang diusulkan DPRD, pada prinsipnya secara administrasi memenuhi syarat melaksanakan penyelenggaran pemerintahan, pembagunan, sosial kemasyarakatan dan menyukseskan agenda politik tahun 2024 (pemilu).

"Ketiganya layak," sebutnya.

Namun terlepas dari itu, tokoh pemekaran Muna Barat itu masih menginginkan Bahri memimpin. Alasannya, selama hampir setahun, Bahri telah banyak membawa perubahan dari segi pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

"Pak Bahri menguasai aturan dan mengimplementasikannya di daerah, sehingga Muna Barat berada pada rel yang benar," ungkapnya.

Mantan Kadis PMD itu mengakui, kinerja Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri yang mampu mengkompilasikan antara penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur dan sosial kemasyarakatan.

"Selama ini, kebanyakan kepala daerah, hanya fokus pada pembangunan infrastruktur dengan mengabaikan kebutuhan sosial kemasyarakatan, tetapi Bahri mampu mengkompilasikan semua itu," ujarnya.

Lain lagi soal infrastruktur perkantoran.  Sejak Muna Barat dijabat Pj bupati hingga bupati devinitif, delapan tahun lamanya, tidak ada yang berpikir mau membangun. Nah, kehadiran Bahri, justru memprioritaskan pembangunan perkantoran bupati, DPRD, rumah jabatan bupati, wakil bupati, pimpinan DPRD, mall pelayanan publik dan masjid raya.

"Kita harus apresiasi itu. Bahri membangun pusat perkantoran sebagai ikon daerah," ungkapnya.

Jadi saat ini, menurut mantan Kadis Pariwisata itu, Muna Barat masih sangat membutuhkan Bahri. Terpenting, ia juga menitip pesan, bila ke depan Bahri diperpanjang, maka diharapkan dapat menyukseskan pemilu hingga pilkada dengan tidak memihak pada salah satu partai politik maupun calon. Sehingga, Muna Barat dalam keadaan tenang dan kondusif.

Dukungan terhadap Bahri juga datang dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Muna Barat.

Ketua APDESI Muna Barat, Armaya menerangkan, ada beberapa pertimbangan hingga Bahri harus diperpanjang. Pertama, program yang dilakukan sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Kemudian, pembangunan pusat perkantoran, rumah jabatan dan mesjid raya bukti untuk memberi perubahan bagi daerah. Lalu, banyaknya penghargaan yang diraih ditingkat nasional dari Wakil Presiden, Maaruf Amin dan Mendagri, Titto Karnavian menjadi tolak ukur kinerjanya yang baik.

"Bagi kami, kepemimpinan Bahri sangatlah paripurna dan wajarlah bila harus diperpanjang," sebut Kades Lindo, Kecamatan Wadaga itu.

Begitu pula dengan penilaian dari Bupati Muna, LM Rusman Emba. Ia menilai Bahri telah mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah pemekaran Kabupaten Muna itu. Penataan birokrasi dilakukan dengan baik. Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur, merata, tidak seperti tahun-tahun sebelumya yang difokuskan pada ring road (jalan lingkar).

"Kita harus apresiasi apa yang dilakukan dilakukan Pj bupati yang telah banyak melakukan perubahan di Muna Barat," kata Rusman.

Mantan senator DPD RI itu menegaskan, semangat pemekaran Muna Barat kala itu tak lain adalah mendekatkan pelayanan pada masyarakat. Nah, dengan pembangunan infrastruktur pusat perkantoran Bumi Praja Laworoku yang akan dimulai tahun ini, Bahri dianggap telah memperlihatkan apa yang menjadi simbol daerah.

"Kita lihat bersama delapan tahun terakhir, perkantoran belum representatif. Masih banyak yang gunakan balai desa dan kantor camat. Berkat Pj bupati yang paham tentang pemerintahan, maka dibangunlah pusat perkantoran," ungkapnya.

Baca Juga: Pj Bupati Muna Barat Digoyang Isu Sesat

Mantan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara itu menegaskan, secara historis Muna dan Muna Barat hanya dipisahkan proses administrasi. Sementara adat istiadat, tidak bisa dipisahkan. Masyarakat Muna dan Muna Barat satu ikatan kekeluargaan. Jadi tidak ada salahnya, bila Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Muna Barat mendapatkan jabatan di Muna. Begitu pula sebaliknya.

"Muna dan Muna Barat satu kesatuan besar yang tidak bisa dipisahkan. Kita harus bersatu dan saling mendukung," ajaknya.

Sementara itu, Pj Bupati, Bahri menyerahkan sepenuhnya penilaian pada masyarakat. Tugasnya adalah menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

"Soal diperpanjang, tergantung penilaian pimpinan. Saya hanya menjalankan tugas untuk memajukan Muna Barat," tandasnya. (A)

Penulis: Sunaryo

Editor: Kardin

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS