Padi Petani Dicuri, TNI Berjaga di Posko Lahan Tak Tahu

Menurut Open, lahan padi yang dicuri orang itu terjadi Sabtu (23/9/2023). Mereka kecewa dengan pihak prajurit TNI yang berada di posko seputaran lahan.

"Jadi, sebelum dicuri orang, kami ingin memanen padi itu. Tapi pihak TNI yang ada di sana tidak memperbolehkan. Padahal itu lahan kami dan kami yang menanamnya. Sampai akhirnya padi kami dicuri, tapi pihak prajurit TNI yang berada di lahan itu tidak tahu siapa yang curi," herannya.

Baca Juga: Diduga Lakukan Penyelewengan Dana Pembelian Darah, Ini Tanggapan Dirut RSUD Buton Utara

Selain itu, Open juga mengaku bahwa kelompok tani telah melakukan aksi demonstrasi ke Kantor Gubernur Sumatera Utara Kamis (21/9/2023) dan diterima oleh pihak Asisten Gubernur.

"Tuntutan kami ke Gubernur Sumatera Utara itu agar kami didukung pihak pemerintah untuk memanen padi yang kami tanam. Tapi sepertinya belum ada respon sampai akhirnya padi kami dicuri orang," tuturnya.

Kemudian, keesokan harinya, pihak Dinas Pertanian menemui kelompok tani dan meninjau lahan pertanian itu dan Sabtu atau 23 September 2023, kelompok tani juga zoom meeting dengan Kantor Staf Presiden terkait dengan permasalahan padi yang tidak diperbolehkan oleh pihak prajurit TNI di sana untuk memanen.

"Tapi akhirnya kami kecewa, padi kami telah dicuri orang. Kami dari kelompok tani meminta agar Panglima TNI, Pangdam I Bukit Barisan menarik pasukannya dari lahan itu dan mengizinkan kami untuk memanen padi yang kami tanam," terangnya.

Presidium Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat, Sutrisno Pangaribuan ketika dikonfirmasi awak media mengaku sudah mengecek lahan padi yang dikeluhkan oleh kelompok tani.

"Saya sudah mengecek lahan itu. Seharusnya prajurit TNI yang berada di sana jangan melarang kelompok tani untuk memanen padi itu. Karena, padi itu mereka yang menanamnya," ucap mantan Anggota DPRD Sumatera Utara ini kepada telisik.id.

Menurut Sutrisno, jika padi itu tidak dipanen, maka kelompok tani akan mengalami kerugian dan seandainya mereka bisa memanennya. Maka sangat bermanfaat bagi kelompok tani.

"Saat ini harga beras lagi mahal, perekonomian petani juga sedang tidak baik. Jadi, seharusnya pihak anggota TNI itu jangan melarang kami. Panglima dan Pangdam I Bukit Barisan harus berpihak kepada petani, ini demi petani," tuturnya.

Selain itu, untuk persoalan sengketa lahan yang masih berproses, menurut Sutrisno, rakyat berhak mengelola lahan itu.

Baca Juga: Dugaan Tak Profesional Penyidik Polrestabes Medan Tangani Kasus Bakal Diperiksa Propam

"Sepanjang belum ada penyelesaian sengketa lahan antara kelompok tani dan Kodam I Bukit Barisan, rakyat berhak mengelola lahan. Negara saat ini sedang kesulitan dan harga beras sedang mahal. Maka saat rakyat punya padi, harusnya negara mendukung rakyat," terangnya.

Informasi yang dihimpun, tanaman padi milik petani berkisar 20 hektare dan sudah layak untuk dipanen sebanyak 15 hektare. Namun, pihak TNI yang berada di lokasi tidak memperbolehkan untuk dipanen.

Terpisah, Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Rico Julyanto Siagian ketika dikonfirmasi mengaku bahwa lahan itu milik mereka.

"Benar lahan itu milik Puskopkar Kodam, Makanya kami laporkan petani itu ke Polda Sumatera Utara. Karena ada masyarakat yang menyerobot dan mengakui tanah itu milik mereka. Puskopkar hanya mengamankan aset negara yang dipertanggungjawabkan ke Puskopkar Kodam," terangnya. (A)

Penulis: Reza Fahlefy

Editor: Haerani Hambali

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS