PDIP Sindir Politik Bansos di Era Presiden SBY
Ibnu Sina Ali Hakim, telisik indonesia
Senin, 01 November 2021
0 dilihat
" dampak dari penggunaan politik bansos dinilai membebani APBN akibat pembelanjaan bansos "
JAKARTA, TELISIK.ID - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyinggung soal kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) .
Kali ini, Hasto mengungkit penggunaan politik bantuan sosial (Bansos) pada Pemilu 2009 silam.
"Coba CSIS hitung berapa biaya pemilu kita dari pusat hingga ke daerah dan itu adalah beban bagi APBN, beban bagi keuangan negara. Belum dampak dari politik populism, akibat bansos yang kemudian menjadi model setelah itu diterapkan pada 2009 dalam politik bansos," kata Hasto dilansir Sindonews, Senin (1/11/2021).
Hasto mengatakan, dampak dari penggunaan politik bansos dinilai membebani APBN akibat pembelanjaan bansos.
Hal itu dikutipnya dari salah satu peneliti luar negeri. "Menurut Marcus Mietzner dari Juni 2008 sampai Februari 2009, Pak SBY itu membelanjakan USD2 miliar untuk politic populism. Inikan beban bagi APBN ke depan akibat konsekuensi dari politik yang sangat liberal, yang di Amerika Serikat sekarang mengalami krisis, di Eropa juga mengalami krisis," tambah Hasto.
Hasto menegaskan, apa yang disampaikannya terkait politik bansos SBY di 2009 merupakan fakta terkait pemilu. Sehingga, pernyataannya itu tak bermaksud untuk mempolitisasi.
Baca Juga: DPR Sebut Pemilu 2024 Berat, Ambang Batas Presidential Threshold Turun
Baca Juga: Bersanding dengan Raja Salman, Jokowi Masuk Tokoh Muslim Berpengaruh di Dunia
"Jadi tema dari CSIS sangat menarik sekali, karena dilakukan lembaga penelitian sekaliber CSIS sehingga nanti tidak dikatakan lagi politisasi ketika saya mengungkapkan fakta-fakta terkait pemilu yang lalu," ucapnya.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan, partai yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berpegang pada fatsun politik bahwa penguasa yang sedang berkuasa tidak patut menjelekan penguasa pendahulu.
Menurutnya, hal itu seperti ditunjukkan ketika zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Demokrat tak menghakimi pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.
Pernyataan tersebut disampaikan Kamhar, menanggapi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang belakangan menyindir SBY, sampai membandingkan dengan era Presiden Joko Widodo.
"Kami berpegang pada fatsun etika politik berbangsa dan bernegara bahwa penguasa yang sedang berkuasa tak patut dan tak pantas untuk menjelek-jelekkan penguasa pendahulunya," kata Kamhar dikutip Suara.com. (C)
Reporter: Ibnu Sina Ali Hakim
Editor: Fitrah Nugraha
