Pembangunan Gedung DPRD Muna Barat Lebih Cepat Dibanding Kantor Bupati

Untuk konsultan pengawas juga telah mengawasi, namun perlunya direksi keet sehingga ketika pihaknya ke lokasi pembangunan, akan terpampang kinerja pembangunan dan dapat dilihat antara target penetapan dan realisasi pembangunan, sehingga dapat diketahui progres serta dapat dievaluasi.

Baca Juga: Warga Tolak Pembangunan Gedung Baru RS Permata Bunda Kendari, Tembok Rumah Rusak dan Lantai Retak

Maka, ketika proses evaluasi ditemukan adanya kekurangan tenaga, akan ditambah tenaga pekerja, serta di wilayah pembangunan kantor bupati saat ini ditemukan adanya pemberdayaan masyarakat lokal di tiga desa yaitu Lakalamba, Marobea, dan Laworo.

Namun saat ini pekerjaannya masih butuh keahlian khusus, sehingga masih sedikit pekerja yang direkrut. Ia juga meminta pekerja kasar dari Muna Barat yang tidak mempunyai keahlian khusus tetap mengikuti aturan perusahaan dan saat ini pihak perusahaan akan merekrut satpam.

Sementara untuk progres kantor DPRD, telah mencapai 15 persen ke atas, lebih cepat daripada pembangunan kantor bupati sebab tiang pancang lebih sedikit ditancap dibandingkan di kantor bupati.

Selanjutnya untuk pembangunan rujab telah dilakukan land clearing dan telah dipersiapkan untuk cor fondasi, dan untuk mall pelayanan publik ia menyebut belum ada progres, maka ia meminta percepatan pembangunan, sebab saat ini telah memasuki Agustus, otomatis sisa empat bulan efektif.

Sementara masjid agung sudah masuk tahap MC Nol, saat ini masih membahas terkait batas-batas wilayah kepada pihak pemerintah desa, setelah itu akan dimulai pemasangan tiang pancang.

Namun masjid agung ini diperkirakan akan selesai 1 hingga 3 tahun, sebab membutuhkan anggaran sekitar Rp 70 miliar untuk mendirikan masjid agung megah, dibandingkan kantor bupati yang diperkirakan tahun 2023 ini sudah bisa selesai, namun belum termasuk interiornya.

"Untuk anggaran bagi masjid agung, pemerintah provinsi telah turunkan dengan total anggaran Rp 10 miliar," pungkasnya.

Baca Juga: Dugaan Kerugian Negara Dihitung dalam Pembangunan Gedung VIP RSUD Bombana, Dirut Rumah Sakit Tuntut Dicopot

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR, Unding mengatakan, progres pembangunan Bumi Praja Laworoku memang seperti yang diungkapkan oleh pimpinan, dan saat ini pembangunan masih terus dilakukan.

"Anggaran provinsi senilai Rp 10 miliar juga terserap di pembangunan kantor bupati dan masjid," ungkapnya.

Ia juga mengatakan, pimpinan dan pihaknya menekankan ke konsultan untuk melakukan pengawasan secara ketat, terlebih soal kualitas bahan maupun kontruksi lainnya, serta memperhatikan time schedule kerja. (B)

Penulis: Putri Wulandari

Editor: Haerani Hambali

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS