Pembentukan Provinsi Kepulauan Buton Kembali Mengemuka

Koordinator Presidium KAHMI Sulawesi Tenggara, Ruksamin mengatakan, tema tersebut diangkat bukan karena sudah memasuki tahun politik. Tetapi dengan pandangan jika pemekaran tersebut seakan-akan hanya dijadikan komoditas politik oleh orang-orang yang ada di pemerintahan.

"Terlepas bahwa pemekaran hari ini oleh pemerintah. Paling tidak kita sebagai masyarakat Sulawesi Tenggara bagian dari Buton, sudah harus memikirkan kesiapan-kesiapan kita, baik secara politik, akademik dan lainnya," ucap Ruksamin.

Bupati Konawe Utara dua periode itu menyatakan, bagi KAHMI, kesultanan Buton adalah suatu sejarah luar biasa di Indonesia yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga KAHMI berpikir bukan Provinsi Kepton, tetapi menginginkan agar menjadi Provinsi Daerah Istimewa (DI) Kepton.

Melalui simposium nasional tersebut, KAHMI ingin mendengar masukan dari berbagai pihak termasuk dari pejabat kesultanan Buton yang hadir.

"KAHMI serius akan mengawal ini. Bukan berarti apa yang kita hasilkan, paling tidak dokumen-dokumen sampai akhirnya KAHMI akan melahirkan sebuah rancangan Undang-Undang tentang pemekaran Provinsi Daerah Istimewa Kepulauan Buton," tegas Ruksamin.

Baca Juga: Profil Lengkap dan Harta Kekayaan Pj Bupati Konawe Harmin Ramba

Ia juga meminta dukungan dari Pemprov Sulawesi Tenggara dengan harapan, bukan untuk cepat memisahkan Kepulauan Buton dari wilayah Sulawesi Tenggara, tetapi KAHMI sudah lelah melihat rencana tersebut hanya dijadikan wacana politik.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda), Asrun Lio mewakili Pj Gubernur, Andap Budhi Revianto dalam sambutannya mengatakan, pemprov akan terus mendukung kesepakatan-kesepakatan bersama yang telah dilahirkan sebelumnya. Termasuk kesepakatan yang akan lahir pada simposium nasional tersebut.

"Ini akan menjadi dokumen tambahan pelengkap untuk mempercepat keberadaan atau penetapan Provinsi Kepton sebagai provinsi baru di Nusantara ini," ungkapnya. (B)

Penulis: Kardin

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS