KENDARI, TELISIK.ID - Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang pengujian materiil (judicial review) yang diajukan oleh PT Gema Kreasi Perdana (PT GKP). Sidang yang dilaksanakan pada Selasa, (12/9/2023) diagendakan untuk mendengar keterangan DPR, pemerintah, dan pihak terkait. Namun, pihak DPR belum siap untuk menyampaikan keterangannya.

Sedangkan dari pihak pemerintah, hadir mewakili Presiden yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Serta turut hadir pihak terkait yakni 28  masyarakat Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauam yang diwakili oleh kuasa hukumnya Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (Integrity) Law Firm.

Dalam permohonan dengan register perkara Nomor: 35/PUU-XXI/2023 tersebut, PT GKP menguji konstitusionalitas UU Nomor 27 Tahun 2007 yang telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) terhadap UUD 1945, khususnya terkait legalitas kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil.

Baca Juga: Edukasi Kehumasan, Polda Sulawesi Tenggara Siap Kawal dan Amankan Pemilu 2024

Perusahaan tambang anak usaha Harita Group tersebut menilai terdapat ambiguitas dalam pasal 23 ayat (2) soal kata "prioritas" UU PWP3K. Selain itu, pihaknya juga mempersoalkan ketentuan dalam pasal 35 huruf k UU PWP3K, khususnya terkait kata "apabila" yang semestinya dipahami bukan sebagai larangan mutlak untuk melakukan kegiatan pertambangan, namun alternatif yang dapat dilakukan selama memenuhi kondisi yang dipersyaratkan, yakni secara teknis, ekologis, sosial dan budaya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar.