Pilkada Muna Panas

Musdar, telisik indonesia

Jumat, 11 September 2020

0 dilihat

Bapaslon Muna, Rusman Emba dan Rajiun Tumada. Foto: Ist.

KENDARI, TELISIK.ID - Tingkat konflik di Pilkada Muna dinilai lebih tinggi dari daerah lainnya di Sultra.

Di Bumi Sowite, bukan hanya konflik horizontal, konflik vertikal pun ikut memanaskan pesta demokrasi lima tahunan ini.

"Karena di Muna bakal pasangan calon (Bapaslon) tidak hanya mempersoalkan perseteruan antar pendukung, tapi juga mempersoalkan hasil swab COVID-19 antara Bapaslon dengan pemerintah daerah setempat," terang Pengamat Politik Sultra, Najib Husein.

Menurut akademisi UHO ini, terjadinya konflik disebabkan oleh KPU yang kurang tegas dan terlalu berani mengambil risiko menerima pendaftaran tanpa hasil swab sehingga yang terjadi, menjadi celah mengobok-obok penyelenggara pemilu dan memberikan penilaian KPU tidak independen dalam melaksanakan tugasnya.

Baca juga: Pembakaran Atribut PAN Picu Penolakan, Meski Rajiun Sudah Minta Maaf

Tidak hanya KPU, Bawaslu seharusnya memberikan catatan tegas dan memberikan sanksi pada Bapaslon yang tidak mengikuti protokol kesehatan.

"Apapun adanya persoalan itu ada pada posisi wasit. Wasit hari ini adalah penyelenggara pemilu. Ketika wasit tidak bekerja secara proporsional, melahirkan banyak celah, maka itu yang akan memancing terjadinya konflik dalam sebuah pemilu. Karena ini semua kita bicara tentang kepentingan dan kepentingan-kepentingan hanya bisa direm oleh wasit yaitu penyelenggara pemilu," jelas Najib.

Untuk menyelesaikan perseteruan yang terjadi, kata dosen Ilmu Politik ini, KPU harus turun tangan mencerahkan para pemilih. Bukan justru hanya tinggal diam saja.

"Disinilah fungsi dari penyelenggara pemilu walaupun dikatakan mereka belum calon, masih bakal calon, tetapi ini harus diantisipasi kerawanan yang bisa menimbulkan konflik yang lebih besar," tutup Najib.

Reporter: Musdar

Editor: Haerani Hambali