adplus-dvertising

Pilkada Serentak Rawan Korupsi, Mahfud MD Minta Masyarakat Lapor ke KPK

Rahmat Tunny, telisik indonesia
Kamis, 25 Juni 2020
759 dilihat
Pilkada Serentak Rawan Korupsi, Mahfud MD Minta Masyarakat Lapor ke KPK
Menkopolhukam, Mahfud MD. Foto: Ist.

" Kita bicara juga dengan KPK, bagaimana Pilkada diawasi agar tidak terjadi korupsi. "

JAKARTA, TELISIK.ID - Menko Polhukam Mahfud MD minta KPK ikut aktif mengawasi jalannya Pilkada serentak, yang dijadwalkan 9 Desember mendatang.

Pilkada tidak mungkin lagi ditunda, meskipun masa pandemi COVID-19 masih berlangsung. Sebab dampak penundaan Pilkada, bisa mengorbankan ekonomi lebih banyak. Sedangkan kepala daerah yang menjabat pun tidak memiliki kewenangan secara definitif.

“Pertama kita menghindari adanya kepala daerah yang di PLT-kan terus, karena PLT tidak memiliki kewenangan definitif. Sehingga pemerintah bersama DPR dan KPU memutuskan untuk tidak mundur lagi dari tanggal 9 Desember 2020,” kata Mahfud MD lewat keterangan pers yang diterima Telisik.id usai mengikuti webinar internasional bertema An Election in the Time of Pandemic: “Protecting the Quality of Democracy and Potential Corruption” yang diselenggarakan atas kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan beberapa lembaga lainnya pada, Kamis (25/6/2020).


Diakui Mahfud, ada pihak yang khawatir penyelenggara Pilkada pada tahun ini akan boros, dan meminta kalau bisa ditunda. Namun, jika hal itu yang terjadi, menurut dia, yang dikorbankan secara ekonomi jauh lebih banyak.

Oleh sebab itu, pemerintah bersama KPU, DPR dan Pemerintah Daerah berdialog, membicarakan solusi.  

Baca juga: Polda Pantau Aksi Blokir Jalan di Muna

“Kita bicara juga dengan KPK, bagaimana Pilkada diawasi agar tidak terjadi korupsi,” ucap Mahfud MD.

Pada kesempatan itu, Mahfud MD juga meminta semua pihak agar memberi masukan atas potensi korupsi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan Pilkada serentak tersebut. Dengan adanya masukan tersebut diharapkan Pilkada akan tetap memiliki kualitas, serta tidak ada celah untuk korupsi. Diingatkan pula, dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, tetap  harus menerapkan protokol kesehatan.

“Jadi secara ilmiah nanti silakan beri masukan, bagaimana agar tidak terjadi korupsi. Juga, bagaimana agar kualitas pilkada di masa pandemi COVID-19 itu tidak turun,” pinta Mahfud.

“Kemudian perlu juga masukan, bagaimana agar partisipasi publik meningkat, bagaimana teknologinya, bagaimana caranya, dan lebih dari itu karena kita dalam suasana pandemik. Jangan hanya bahas dari segi korupsi, bicara kualitas, tapi juga harus menjaga kesehatan,” tambahnya.

Selain Menko Polhukam, pada Webinar yang berlangsung cukup dinamis itu juga diisi oleh sejumlah pembicara lain, diantaranya, Ketua KPK Komjen Firli Bahuri, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, serta lembaga swadaya masyarakat pegiat korupsi dan demokrasi, termasuk dari luar negeri.

Reporter: Rahmat Tunny

Editor: Sumarlin

Artikel Terkait
Baca Juga