Sulawesi Tenggara Perkuat Ekonomi Biru dan Ketahanan Pangan Lewat Harmonisasi Kebijakan Pesisir

Jhon La Randi, telisik indonesia

Selasa, 28 Juli 2026

0 dilihat

Peserta dari berbagai pemangku kepentingan mengikuti Lokakarya Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut yang digelar RARE di Kendari. Foto: Jhon La Randi/Telisik

KENDARI, TELISIK.ID - Pengelolaan ekosistem pesisir dan laut di Sulawesi Tenggara (Sultra) kini diselaraskan untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis ekonomi biru sekaligus menanggulangi degradasi lingkungan laut.

Langkah penyelarasan ini diwujudkan melalui konsolidasi lintas sektor guna mengevaluasi efektivitas kebijakan dan mengidentifikasi tantangan nyata di lapangan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) bersama Rare Indonesia mendorong agar program antar-dinas dan daerah dapat saling mendukung secara tepat sasaran.

Direktur Kebijakan Rare Indonesia, Ray Chandra Purnama menegaskan, harmonisasi ini penting untuk menyinergikan berbagai program ekonomi biru yang sudah berjalan.

Baca Juga: SMAN 9 Kendari Mulai PBM Efektif, Minggu Pertama Berjalan Lancar

Fokus utamanya adalah mengatasi keterbatasan anggaran daerah dan memperbaiki tata kelola pengawasan wilayah pesisir.

"Lokakarya harmonisasi ini dilaksanakan untuk menyinergikan dan mengonsolidasikan berbagai program ekonomi biru yang sudah ada agar lebih tepat sasaran dalam mengatasi masalah degradasi ekosistem laut," ujar Ray, Selasa (24/7/2026).

"Melalui forum ini, seluruh pihak diajak untuk mengidentifikasi tantangan utama di lapangan serta mengevaluasi efektivitas kebijakan agar setiap program antar-dinas dapat saling mendukung," tambahnya.

Selain memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan 10 kabupaten, strategi ini juga mendorong keterlibatan sektor swasta dan skema pendanaan inovatif sebagai solusi konkret atas kendala anggaran pengawasan di daerah.

Kepala Bidang Pengawasan DKP Provinsi Sultra, Ir. Azai menyampaikan, perbaikan ekosistem pesisir secara bertahap mulai menunjukkan hasil positif dalam menopang ketahanan pangan masyarakat.

Baca Juga: SMP Hidayatullah Kendari Padukan Kurikulum Nasional dan Keagamaan Bentuk Karakter Siswa

Upaya ini menjadi bagian mendasar dari implementasi lima pilar utama ekonomi biru yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di tingkat daerah.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Upaya konsolidasi kebijakan ini melibatkan 50 perwakilan pemangku kepentingan kunci di Sultra, yang terdiri atas 40 Perwakilan unsur Dinas Perikanan, Bappeda, tim program/data dari 10 kabupaten, serta Tim Pelaksana Akses Area Perikanan Tangkap (PAAP).

Dari mitra strategis ada 6 erwakilan yaitu Lembaga keuangan, sektor swasta, lembaga konservasi, dan akademisi serta dari lapisan asyarakat 4 perwakilan unsur masyarakat lokal dan pemuda. (B)

Penulis: Jhon La Randi

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS