Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Tanggapi Soal Calon Honorer Rumah Sakit Jantung Oputa Yi Koo

Erni Yanti, telisik indonesia

Minggu, 31 Desember 2023

0 dilihat

Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto menggapi permasalah seleksi calon pegawai honorer Rumah Sakit Jantung Oputa Yi Koo. Foto: Erni Yanti/Telisik

KENDARI, TELISIK.ID - Penuabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto menanggapi persoalan proses seleksi calon pegawai honorer Rumah Sakit Jantung Oputa Yi Koo.

Andap menyebut, calon pegawai honorer Rumah Sakit Jantung Oputa Yi Koo tentu memelewati proses seleksi sehingga perlu melihat terlebih dahulu kebenaran hal tersebut.

"Saya selaku Pj Gubernur mengaudit kinerja, melihat prosesnya apakah benar atau tidak siapapun di situ kita lihat dulu prosesnya. kemudian kita akan konsultasikan di Badan Kepegawaian dan kementerian," beber Andap Budhi Revianto, usai menyampaikan capaian kinerja 2023, Minggu (31/12/2023).

Baca Juga: Jelang Tahun Baru, Penjualan Kondom di Kendari Meningkat

Andap menambahkan, saat ini sementara menurunkan tim untuk mengaudit permasalah terkait proses seleksi calon pegawai honorer Rumah Sakit Jantung Oputa Yi Koo.

Sekda Sulawesi Tenggara, Asrun Lio juga menyampaikan, terkait permasalan tersebut akan dikonsultasi ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Badan Kepegawaian.

Ia juga menyingkung soal Undang-Undang No 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pada tahun 2024 seluruh tenaga kontrak akan dinaikan statusnya menjadi PPPK.

Namun Kata Asrun Lio, tenaga honorer yang dibuka di Rumah Sakit Jantung Oputa Yi Koo hanya 187 orang.

Sebelumnya, sejumlah calon pegawai honorer Rumah Sakit Jantung Oputa Yi Ko Kota Kendari melakukan demonstrasi di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, meminta kejelasan status usai dinyatakan lulus seleksi.

Baca Juga: Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Beberkan Capaian Kinerja Tahun 2023

Koordinator lapangan, Muhammad Saleh mengatakan, sebanyak 413 orang telah dinyatakan lolos seleksi dan melakukan verifikasi berkas, namun hingga saat ini belum menerima SK.

Hal tersebut berlarut selama 9 bulan, bahkan telah melakukan komunikasi bersama panitia penyelenggara dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Tenggara. Namun hingga saat ini BKD hanya memberi janji untuk membuatkan SK tersebut.

"Saya selaku P2 (calon pegawai) yang saat ini dikorbankan, kami sudah melakukan komunikasi dengan BKD dan rumah sakit  namun kami dipimpong bolak balik sampai hari ini, sudah 9 bulan kami menunggu bahkan sudah banyak yang resign dari pekerjaannya karena menunggu SK," ungkap Muhammad Saleh, Jumat (29/12/2023) lalu. (A)

Penulis: Erni Yanti

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS