PKS Curiga Pemerintah Putuskan New Normal Atas Desakan Pengusaha
Rahmat Tunny, telisik indonesia
Sabtu, 30 Mei 2020
0 dilihat
Anggota DPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi (PKS). Foto: Rahmat/Telisik
" Jangan terburu-buru menggelar new normal, belajar dari Korsel, baru dua pekan mereka bikin new normal, sekarang sudah naik lagi angka COVIDnya. Akibatnya sekarang Korsel akan melakukan pembatasan kembali. "
JAKARTA, TELISIK.ID - Pemerintah pusat terus menggelorakan new normal usai bangsa ini dihantam pandemi COVID-19 sejak bukan Maret. Beberapa wilayah sudah dipersiapkan oleh pemerintah untuk masuk kehidupan baru, meski trend positif masih terus meningkat dibeberapa daerah, baik di Indonesia Bagian Barat hingga Bagian Timur.
Sikap pemerintah ini memunculkan kecurigaan, karena sebagian besar masyarakat belum mengetahui alasan utama diterapkan new normal. Anggota Komisi III DPR-RI Fraksi PKB Aboe Bakar Alhabsyi kepada Telisik.id mengatakan, pemerintah harus belajar dari Korea Selatan yang baru saja menerapkan new normal, angka positif orang terinfeksi COVID-19 langsung meningkat tajam.
"Jangan terburu-buru menggelar new normal, belajar dari Korsel, baru dua pekan mereka bikin new normal, sekarang sudah naik lagi angka COVIDnya. Akibatnya sekarang Korsel akan melakukan pembatasan kembali," kata Aboe Bakar di Jakarta, Sabtu (30/5/2020).
Dikatakan Aboe Bakar, saat ini masih ada wilayah yang recovery ratenya rendah, seperti Surabaya. Akibatnya, kini RSUD dr Soetomo Surabaya yang menjadi salah satu RS rujukan mengalami kelebihan kapasitas pasien COVID-19.
"Tentunya kita khawatir apa yang disampaikan Ketua Gugus Kuratif Penanganan COVID-19 Jatim bahwa, Surabaya bisa jadi Wuhan akan menjadi kenyataan," ucapnya.
Baca juga: Ruslan Buton Ditangkap, Fadli Zon Sebut Demokrasi Abal-Abal
Belum lagi, lanjut politisi yang akrab disapa Habib Alhabsyi itu, jika sekolah dibuka apakah memang siap untuk menerapkan new normal. Apalagi KPAI mencatat ada 831 anak terinfeksi COVID-19, tentu ini akan menjadi ancaman baru.
"Tidak mudah menerapkan protokol kesehatan di sekolah, apalagi adanya keterbatasan APD sejenis masker, demikian pula keterbatasan luas ruang kelas untuk menerapkan physical distancing," jelasnya.
Diakui Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) itu, masyarakat banyak yang mempertanyakan apa sebenarnya yang dicari dengan gencarnya kampanye new normal.
"Apakah ini lantaran desakan pengusaha pada sektor industri besar? Ataukah ada sebab lainnya ?. Tentunya kita harus mengutamakan keselamatan rakyat, ingat Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi," tanya Habib.
Reporter: Rahmat Tunny
Editor: Sumarlin
