Politik Uang Rusak Asas Pemilu Mesti Dilawan

Muh. Risal H, telisik indonesia

Rabu, 17 Mei 2023

0 dilihat

Komisioner Bawaslu Kolaka Utara (baju batik) bersama peserta sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif. Fotof Muh Risal H/Telisik

KOLAKA UTARA, TELISIK.ID - Mendekati tahapan proses pemungutan suara pada Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara gencar melakukan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif.

Ketua Bawaslu Kolaka Utara, Robi mengungkapkan, sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif penting meningkatkan pemahaman kepemiluan semua elemen masyarakat Kolaka Utara khususnya aspek pengawasan pemilu.

"Partisipasi masyarakat untuk sama-sama melakukan pengawasan setiap tahapan pemilihan legislatif dan pilpres sangat penting karena personel Bawaslu dan panwas kecamatan sangat terbatas," terangnya, Rabu (17/5/2023).

Baca Juga: Kolaborasi Tiga Sultan dan Tokoh Politik Kawakan Diprediksi Dongkrak Perolehan Kursi Demokrat Kolaka Utara

Kata Robi, sosialisasi tentang pengawasan kepemiluan yang melibatkan berbagai elemen kemasyarakatan sudah sering dilakukan, bahkan pada lingkup pemilih pemula.

"Sosialisasi di sekolah-sekolah juga tidak terhitung lagi jumlahnya," jelasnya.

Lebih lanjut, mencegah terjadinya berbagai pelanggaran pemilu khususnya politik uang tentu bukan hal yang mudah. Dibutuhkan kerjasama semua elemen masyarakat dan regulasi yang jelas.

Misal, ada masyarakat yang menyoriti kinerja Bawaslu yang tidak menindak bakal calon legislatif yang memasang baleho atau bagi-bagi sembako sebelum masa kampanye.

"Nah. Kami memang tidak memiliki kewenangan untuk itu, karena regulasi mengatur bakal calon legislatif tidak dapat ditindak, kecuali yang bersangkutan sudah resmi menjadi calon legislatif. Ini yang kurang dipahami," bebernya.

Ia juga mengajak masyarakat jadi pemilih cerdas, menolak isu sara, politik uang dan black champaign dan berani melaporkan pelanggaran Pemilu 2024 mendatang.

"Tren pemilu di Kolaka Utara semakin tahun semakin membaik dan kita berharap 2024 jauh lebih baik lagi," harapnya.

Sementara, anggota Bawaslu Kolaka Utara, Zainul Muluk  menegaskan, politik uang melanggar asas pemilu yakni jujur adil.

"Politik uang tidak bisa dianggap wajar, politik uang harus dihilangkan. Meski banyak orang yang skeptis, tapi saya yakin kalau kita berbuat perlahan asumsi mereka hilang," imbuhnya.

Saat ini di Kolaka Utara, banyak orang yang tidak suka politik uang, hanya belum ada satu gerakan atau komunitas yang berfikir bagaimana money politik dihilangkan.

"Kalau pun ada itu sifatnya sporadis belum massif," ujarnya.

Baca Juga: DPRD Kolaka Utara Bentuk Pansus Selesaikan Kisruh Pilkades

Untuk itu, melalui kegiatan bertajuk sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif yang digelar Bawaslu disalah satu hotel di Kolaka Utara. Ia mengajak para pemuka agama, komunitas literasi, mahasiswa, dan insan pers untuk aktif menyeru bahaya politik uang melalui media sosial Facebook dan lain sebagainya.

"Kita bisa melakukan gerakan digital dengan membuat pesan-pesan singkat melalui media sosial terkai pedampak negatif politik uang. Setiap pekan kita buat seruan tolak politik uang," serunya.

Menurutnya, lebih baik menyalakan lilin dari pada diam mengutuk kegelapan. Berbuat jauh lebih baik daripada pesimis politik uang itu tidak bisa dihilangkan sementara sama sekali belum berbuat. (B)

Penulis: Muh Risal H

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS