Polri Anggap Semua Daerah Rawan Sengketa Pemilu 2024
Mustaqim, telisik indonesia
Rabu, 27 September 2023
0 dilihat
Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, memberi keterangan kepada wartawan terkait Operasi Mantap Brata pengamanan tahapan Pemilu 2024 di The Tribrata, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023). Foto: Humas Mabes Polri
" Polri diminta menyiapkan pelaksanaan keamanan Pemilu 2024 untuk empat provinsi baru. Empat provinsi baru itu yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat "
JAKARTA, TELISIK.ID - Polri diminta menyiapkan pelaksanaan keamanan Pemilu 2024 untuk empat provinsi baru. Empat provinsi baru itu yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat.
Empat provinsi baru itu dianggap sebagai wilayah rawan sengketa. “Empat provinsi baru yang akan ikut pemilu legislatif dan pilkada itu menjadi tantangan karena ini pengalaman baru bagi mereka bagi daerah tersebut, untuk daerahnya tentu saja,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, di Gedung Tribrata, Jakarta, Rabu (27/9/2023).
Masyarakat di empat wilayah itu, menurut Mahfud, sudah pernah mengikuti pemilihan presiden (pilpres). Tetapi empat wilayah tersebut akan melaksanakan pilkada untuk pertama kalinya pada tahun 2024.
Karena itu, Mahfud meminta agar Polri melakukan pemetaan terkait keamanan. “Sekarang tentu ada penataan baru dari sudut keamanan, bukan kesiapan memilih dari rakyatnya, tapi dari sudut keamanan. Sekarang ini daerahnya sudah baru sehingga tantangan-tantangannya harus dipetakan secara spesifik,” pintanya.
Baca Juga: Jakarta Tetap Padat Meski Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan Timur
Mahfud juga mengingatkan jajaran Polri mengantisipasi dan memetakan wilayah yang rawan konflik dan kecurangan saat Pemilu 2024. Dia mengakui, bersama Polri sudah lebih dahulu melakukan pemetaan daerah-daerah rawan berdasarkan pengalaman sebelumnya.
“Kami bersama Bawaslu juga sudah membuat peta itu, provinsi ini rawan, provinsi ini rawannya nomor dua, nomor tiga, dan seterusnya berdasarkan pengalaman dan indikator lain,” ujar Mahfud.
Terkait pengamanan Pemilu 2024, Polri bakal melakukan operasi terpusat dengan sandi 'Mantap Brata'. Polri mengerahkan total 434.197 personel dari Mabes Polri dan jajaran kepolisian daerah (Polda).
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen Sandi Nugroho, optimis ratusan ribu personel yang diterjunkam dapat menciptakan Pemilu damai. Mulai dari tahap pendaftaran para calon hingga pelantikan, termasuk saat pencoblosan.
“Pada waktu pelaksanaan Pemilu langsung di TPS disesuaikan dengan karakteristik wilayah yang ada. Jadi kalau wilayahnya aman, rawan, ataupun yang rawan satu itu tentunya akan berbeda dengan daerah-daerah tertentu,” ungkap Sandi di di Gedung Tribrata, Jakarta, Rabu (27/9/2023).
Sandi menuturkan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga telah memberi arahan terkait pengamanan selama tahapan Pemilu. Bukan hanya daerah yang dinyatakan rawan yang menjadi atensi, tetapi semua daerah dianggap rawan sehingga tetap diwaspadai.
Baca Juga: Warga Kampung Bayam Akhirnya Tinggalkan Jakarta International Stadium
“Oleh karena itu, Bapak Kapolri menyampaikan kepada para Kapolda dan peserta rakor tadi semuannya tetap waspada sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing,” ujar Sandi.
Operasi Mantap Brata akan dipimpin oleh Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Fadil Imran, dengan didampingi Komandan Korps Brigade Mobil (Dankor Brimob), Komjen Anang Revandoko, sebagai Wakil Kepala Operasi (Wakaops).
Operasi Mantap Brata dilaksanakan selama 222 hari, dari tahap pendaftaran hingga pengambilan sumpah pasangan Presiden-Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu 2024. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Kabiro Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan, mengatakan operasi ini nantinya bakal melibatkan 11 satuan kerja dari Mabes Polri.
“Sebelas satuan kerja itu adalah Bareskrim, Baintelkam, Baharkam, Korbrimob, Slog, Divisi Humas, TIK, Propam, Hubinter, Srena, dan Irwasum. Sebelas satuan kerja ini akan ditempatkan ke dalam sembilan satuan tugas (satgas) yang berbeda,” jelas Ahmad. (A)
Reporter: Mustaqim
Editor: Kardin
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
