Posisi Strategis Anggota DPD RI pada Kontribusi Daerah

Febry Jahra Lestiani, telisik indonesia

Kamis, 15 Juni 2023

0 dilihat

Dialog publik yang diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Politik turut menghadirkan 3 calon anggota DPD RI perwakilan Sulawesi Tenggara. Foto: Febry Jahra Lestiani/Telisik

KENDARI, TELISIK.ID - Seringkali kinerja anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tak terlihat, lantaran dianggap tidak memiliki kredibilitas oleh masyarakat dalam membahas persoalan daerah.

DPD memiliki peran dalam menjaga keseimbangan antara pusat dan daerah, serta memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam proses pembuatan kebijakan nasional.

Kesalah pahaman yang terjadi di kalangan masyarakat terhadap kinerja DPD masih menjadi problematika yang perlu diluruskan. Hal itu menarik perhatian Program Studi Ilmu Politik Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari untuk mengadakan dialog publik bersama pihak terkait.

Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Ilmu Politik bersama civitas akademik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) mengadakan dialog publik yang bertemakan ‘’posisi strategis anggota DPD RI pada kontribusi daerah’’ yang turut dihadiri oleh 3 calon anggota DPD RI Sulawesi Tenggara.

Baca Juga: Senator DPD RI Wa Ode Rabiah Al Adawiah Ridwan: Buktikan Anak Muda Bisa

Dalam sambutan kegiatan yang dibuka oleh  Plt Dekan FISIP, Eka Suaib mengatakan, DPD merupakan salah satu benih dari reformasi. Kehadiran DPD memperkuat lembaga legislatif yang pada masa orde baru tidak mampu melakukan mekanismenya.

‘’Selain itu kehadirannya juga untuk mengurangi kekuasaan eksekutif yang pada masa orde baru itu sangat strong. Namun kita liat dalam perjalanannya, dalam lembaga ketata negaraan DPD tidak terlalu kuat,’’ ujarnya dalam sambutan kegiatan dialog publik, Kamis (15/6/2023).

Tiga calon anggota DPD RI yang dihadirkan dalam kegiatan dialog publik itu, di antaranya Abdul Rasyid Syawal, Amnaeni Dg Tabaji dan M Tasmin Latif. Ketiganya menjadi panelis yang saling menjelaskan, proses dan kesiapan dalam menghadapi Pemilu 2024.

Salah seorang panelis, Amnaeni Dg Tabaji menjelaskan, DPD sebagai perwakilan daerah terkadang menjadi serba salah. Tidak turun ke masyarakat salah, turun juga malah banyak tuntutan yang dari masyarakat sendiri tidak paham bagaimana proses ketika di pusat.

‘’Tapi, hal itu bisa dipermudah dengan memanfaatkan IT. Apa salahnya kita memanfaatkan media sosial untuk mendengar keluhan masyarakat yang kiranya bisa disuarakan, namun perlu diketahui bahwa DPD dan DPR itu berbeda,’’ jelasnya.

Ia menegaskan, dari perbedaan itu kiranya dapat dipahami jika DPD itu tidak memegang proyek, namun mengaspirasikan dalam bentuk kebijakan. Ia juga mengaitkan dengan calon anggota yang religius berpotensi untuk amanah dalam mengemban jabatan legislatif nantinya.

Panelis lainnya, Abdul Rasyid Syawal menjelaskan, selama dirinya berada lembaga legislatif selama 4 periode, masih banyak hal yang menjadi pekerjaan rumah dari perwakilan Sulawesi Tenggara di Pusat.

Baca Juga: Korban Pencemaran Nama Baik Ini Minta Polisi Tetapkan Bakal Calon DPD RI Sabam Manalu jadi Tersangka

‘’Tetapi kendala yang seringkali ditemukan adalah apa yang diajukan masyarakat kepada lembaga legislatif, berbeda dengan yang dimau oleh eksekutif," ujarnya.

Ia mengatakan, hal itu yang membuat masyarakat mencap lembaga legislatif sebagai penghianat. Faktanya ada hal-hal dan pertimbangan yang disesuaikan dengan kebutuhan prioritas daerah.

Selain itu, panelis lainnya,  M Tasmin Latif juga menjelaskan, kontribusi DPD tidak nampak karena masyarakat hanya memandang secara material. Sebagai calon anggota DPD yang akan mewakili daerah perlu berpegang pada 4 pilar Negara Indonesia. Ia percaya jika hal itu dipegang teguh pasti akan berhasil. (A)

Penulis: Febry Jahra Lestiani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS