Raih Prestasi Kinerja Tinggi, Pemkab Konawe Target Masuk 10 Besar Nasional

Dalam Evaluasi EKPPD tersebut dilakukan terhadap 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara. Menurut data dimaksud, Kabupaten Konawe meraih skor 37.904, di atas Kabupaten Konawe Utara yang meraih skor 35.599 dan Kabupaten Konawe Selatan yang meraih skor 34.869.

 

 

Evaluasi sendiri untuk mengukur tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten dalam penerapan prinsip otonomi daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan semisal tentang makro ekonomi dan sektoral.

Ada enam urusan pemerintahan yang menjadi penilaian seperti pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pertanian, pariwisata hingga urusan penanganan kemiskinan.

Tak hanya indikator di atas yang menjadi aspek penilaian, faktor penilaian juga melihat dari ketiga indikator otonomi daerah yakni peningkatan pelayanan publik, kemandirian daerah dan daya saing daerah.

Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa mengatakan, prestasi ini atas upaya seluruh instansi dan stakeholder untuk memenuhi ekspektasi masyarakat dalam menjalankan pemerintahan yang bersih.

Baca juga: 4 Orang Tewas, 627 Luka dan 3.000 Warga Sulbar Mengungsi

"Untuk di Sulawesi Tenggara kita urutan satu, secara nasional kita urutan 18. Ini harus kita pertahankan terus karena ini kepercayaan kita. Kalau mau dapat tambahan insentif dari pusat kita memang harus bisa buat prestasi," ungkap Kery Saiful Konggoasa, Bupati Konawe dua periode.

Kery Saiful Konggoasa yang merupakan mantan Ketua DPRD Konawe, berharap pada tahun 2021 ini dapat meningkatkan lagi prestasi ini dengan masuk 10 besar kategori nasional menurut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Mudah-mudahan ke depan pada tahun 2021 nanti kita bisa masuk 10 besar," pungkasnya.

Politisi PAN inipun mengakui, dalam mempersiapkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ia sampai turun tangan menjadi pengarah, khususnya soal penganggaran di lingkup instansi.

Ketua MPP PAN Sulawesi Tenggara mengungkapkan, hal ini dilakukan karena pola penganggaran tidak lagi seperti tahun sebelumnya yang kini sangat ketat.

 

 

Ia menyampaikan apresiasinya atas kinerja aparatnya yang berhasil menyajikan LPPD dengan baik, dengan kondisi tata kelola keuangan dan pemerintah yang sangat dinamis akibat beberapa kondisi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe Dr. Ferdinand menerangkan, seperti subtansi dari LPPD, Kabupaten Konawe unggul dari kedua sisi makro ekonomi dan sektoral.

Pihaknya menuturkan, penyelenggaraan pemerintahan di Konawe mengacu pada UU Otonomi Daerah. Regulasi itu menyebutkan, substansi penyelenggaraan di daerah berorientasi pada aspek peningkatan pelayanan publik, kemandirian daerah, dan daya saing daerah.

Terkait soal kemandirian dan daya saing daerah, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Konawe itu menyebut, pada akhirnya yang dibahas yakni indikator sektoral dan makro ekonomi.

Sisi makro, pertumbuhan ekonomi Konawe meningkat drastis. Di sisi sektoral, daya unggul Konawe yaitu pertanian dan manufaktur (pabrik).

Baca juga: Gubernur Sulsel, Kapolda dan Pangdam Terbang ke Sulbar

Hal ini didukung instrumen pembangunan pemerintah daerah, pertama memaksimalkan APBD dan APBN, kedua memaksimalkan investasi, ketiga memaksimalkan potensi lokal.

Atas pelaksanaan tiga instrumen ini terjadi peningkatan belanja mulai dari swasta, daerah maupun masyarakat yang berdampak pada peningkatan ekonomi Konawe.

"Kondisi ini yang mendorong bagaimana terintegrasinya pemerintah daerah dengan semua sektor itu dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dan Konawe tumbuh dari kedua sisi ini sehingga unggul dari daerah lain," pungkasnya.

Jendral Aparatur Sipil Negara (ASN) Konawe itu menyebut, pola penilaian kali ini berbeda dari sebelumnya, seperti adanya indikator-indikator yang berubah dengan format baru yang berbeda. Namun ia mengaku jika Pemkab Konawe telah siap di awal.

“Makro ekonomi itu mengenai pertumbuhan ekonomi, gini ratio, dan sebagainya. Kalau indikator sektoral, yang kita bahas berarti bagaimana daya unggul daerah. Daya unggul kita di Konawe yaitu pertanian dan industri manufaktur,” terangnya.

Kondisi itulah yang mendorong terintegrasinya pemerintahan di Konawe dengan segala sektor kebijakan, kaitannya didalam mengimplementasikan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Ia menambahkan, kondisi itu pula yang membuat kabupaten Konawe unggul dibanding daerah lain se-Sultra bahkan di tingkat nasional sekalipun, dalam hal penilaian EKPPD tahun 2020 atas LPPD tahun 2019 oleh Kemendagri.

“Harusnya Konawe itu ranking 9 nasional, tapi akhirnya tergeser di urutan 18. Tim evaluasi melihat bahwa lompatan kita terlalu tinggi," ungkap Ferdinan Sapan.

Dikatakannya, dari rangking 208 menjadi ranking 9. Mereka sendiri tidak begitu yakin. Makanya tahun 2021 ini, kita akan yakinkan tim evaluasi itu dalam hal LPPD tahun 2020. (Adv) (B) 

Reporter: Muh. Surya Putra

Editor: Haerani Hambali