Rezim Jokowi-Ma'aruf Naikan Harga BBM Dinilai Sengsarakan Rakyat, Ada Mafia Migas ?

Reza Fahlefy, telisik indonesia

Kamis, 08 September 2022

0 dilihat

Massa dari GMKI Cabang Kota Medan ketika berunjukrasa di DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol Medan Kamis (8/9/2022). Foto: Reza Fahlefy/Telisik

MEDAN, TELISIK.ID - Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kota Medan dengan tegas menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah. Mereka berunjukrasa di depan DPRD Provinsi Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Kamis (8/9/2022).

Selain dari GMKI, massa dari Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat Sumatera Utara (Akbar Sumut) juga melakukan aksi yang sama.

Kedua elemen ini mendesak agar Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia agar kembali menurunkan harga BBM yang saat ini menyengsarakan rakyat.

Samuel Pardosi, dari GMKI Cabang Kota Medan menegaskan, kenaikan harga BBM sama dengan mencekik rakyat yang kesusahan.

Baca Juga: Penilaian Publik di Konawe Berganti, Ombudsman Tunjuk 2 Puskemas Jadi Sasaran

"Seharusnya pemerintah mengalokasikan subsidi ke BBM bersubsidi. Pemerintah harusnya perduli dengan masyarakat. Dengan kenaikan harga BBM akan disusul dengan kenaikan harga yang lainnya, misalnya sembako," ungkapnya.

Selain menyorot kebijakan itu, massa dari GMKI Kota Medan ini juga menyebut DPR dan DPRD turut serta menjadi beban terhadap masyarakat.

"DPR juga membebani masyarakat, masyarakat tidak pernah membebani DPR. Kenapa masyarakat tidak membebani pemerintah dan DPR karena kami semuanya taat dan selalu bayar pajak," ungkapnya.

Sedangkan DPR dan DPRD, menurut Samuel selalu menghabiskan uang negara. Bahkan ditambah dengan adanya dana kunjungan kerja dan studi banding.

"Mereka masih sibuk membahas anggaran yang tidak penting, studi banding keluar kota untuk apa itu. Menghabiskan duit saja itu," ungkapnya.

Terakhir, mahasiswa dari GMKI Cabang Kota Medan ini juga menuding adanya mafia minyak dan gas (Migas) di balik naiknya harga BBM saat ini.

"Berantas mafia Migas yang ada saat ini. Awasi subsidi pemerintah jangan sampai salah sasaran," terangnya.

Tempat sama, Koordinator dari Akbar Sumut, Subagio menegaskan, kondisi ekonominya masyarakat masih kesulitan dilanda pandemi COVID-19.

Baca Juga: BEM di Sumatera Utara Unjukrasa Tolak Kenaikan Harga BBM

"Kita tidak boleh diam. Pendami COVID-19 belum selesai, perekonomian belum pulih. Ditambah lagi kenaikan harga BBM. Kita semuanya harus bergerak," katanya.

Selain itu, diakunya dengan kenaikan harga BBM ini akan memberikan dampak negatif dari segala sektor.

"Transportasi dan sembako pasti akan mengalami kenaikan dampak dari kenaikan harga BBM. Hal ini akan membuat pertumbuhan ekonomi terganggu. Rezim Jokowi Ma'aruf dengan kenaikan harga BBM ini akan menyengsarakan rakyat," terangnya.

Setelah melakukan aksi orasi, Perwakilan dari anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Tangkas Manimpan Lumbantobing menerima aspirasi dari massa. Dia dengan tegas menolak kenaikan harga BBM.

"Kami dari Fraksi Demokrat menolak kenaikan BBM saat ini. Aspirasi dari saudara semuanya, sudah kami jadwalkan untuk ditindaklanjuti kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat," ungkapnya. (A)

Penulis: Reza Fahlefy

Editor: Kardin