RT Diwarning Jangan Pilih Kasih Data Masyarakat Penerima Bansos
Musdar, telisik indonesia
Kamis, 21 Mei 2020
0 dilihat
Suasana RDP, DPRD bersama Dinas Ketahanan Pangan. Foto: Ist.
" Ini yang kita minta tolong ke Dinas Ketahanan Pangan jangan sampai ini terjadi. "
KENDARI, TELISIK.ID - DPRD Kota Kendari warning RT yang mendata masyarakat penerima Bantuan sosial (Bansos) karena dasar suka tidak suka.
Peringatan ini muncul karena banyaknya masyarakat yang tidak tercover sebagai penerima bansos di kantor kelurahan.
Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari, Andi Sulolipu mengungkapkan, sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Ketahanan Pangan untuk mempertanyakan banyak tumpang tindih dalam penyaluran Bansos.
Dalam RDP, Andi berkeluh adanya database yang tidak sinkron antara penerima Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial lainnya baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Atas pertanyaan database yang tidak singkron, Dinas Ketahanan Pangan menerangkan bahwa data penerima Bansos itu berdasarkan hasil Musyawarah Kelurahan (Muskel), namun disayangkan masih saja ada masyarakat yang harusnya menerima namun tidak tercover.
Baca juga: 45 Warga Bombana Menolak Diswab
"Saya kasih tau jangan sampai di sini ada RT/RW ada yang suka dan tidak suka sama warga," tegas Andi, Kamis (21/5/2020).
Andi juga mewanti-wanti karena RT "like and dislike" ada warga yang tergolong mampu dan tidak masuk kriteria, tapi tercatat sebagai penerima Bansos.
"Ini yang kita minta tolong ke Dinas Ketahanan Pangan jangan sampai ini terjadi,” tambahnya.
Andi menegaskan bahwa, DPRD menginginkan agar penyaluran bansos dilakukan secara merata, sebab DPRD sebagai lembaga pengawas sudah ikut andil dengan mengalihkan sebagian dana Bimtek dan perjalanan dinas untuk penanganan COVID-19.
Baca juga: Reaktif Rapid Tes Warga Akan Dikenakan Gelang Kontrol
Untuk mengatasi masalah penyaluran Bansos, DPRD telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang langsung diketuai oleh dirinya. Kata Andi, nantinya Pansus akan mengklarifikasi database penerima Bansos, termasuk mempertanyakan kepada pihak kelurahan prosedur pendataan calon penerima Bansos.
"Terus kita kasi tahu semua nama-nama penerima Bansos dipajang di kelurahan yang sudah dapat dan belum dapat. Nah, ini yang harus diperjelas," tegas Politisi PDIP ini.
Andi juga berharap, jangan ada oknum yang mempolitisasi penyaluran Bansos ataupun menyalahgunakan bantuan kemanusiaan di tengah bencana COVID-19.
Reporter: Musdar
Editor: Sumarlin
1.jpg)
