Sejahterakan Nelayan Pesisir, Ali Mazi Luncurkan Kemitraan dengan Daerah

Muhammad Israjab, telisik indonesia

Rabu, 30 September 2020

0 dilihat

Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi. Foto: Ist.

KENDARI, TELISIK.ID - Sebagai salah satu daerah yang memiliki garis pantai terpanjang di Indonesia, Sulawesi Tenggara (Sultra) memiliki jalur mangrove terbesar dan kawasan terumbu karang terbesar kedua di dunia.

Faktanya, 97 persen jenis terumbu karang di dunia berada dalam perairan teritorial Sultra (0-12 mil laut dari pantai).

Sebagai provinsi kepulauan terbesar di Indonesia, yang memiliki 651 pulau, dengan lebih dari 1.740 km garis pantai, puluhan kelompok etnis, dan bahasa asli Sultra, diberkahi dengan kekayaan alam lautnya.

Sehingga nelayan pesisir dan perikanan yang bergantung pada aset alam penting ini merupakan bagian dari warisan budaya dan ekonomi.

Sebagian besar nelayan Sultra adalah nelayan pesisir skala kecil, menggunakan perahu kecil dan peralatan sederhana untuk menangkap ikan di daerah dekat pantai untuk mendapatkan makanan dan penghasilan.

Para nelayan ini menyumbang lebih dari setengah dari total produksi ikan liar Sultra.

Dalam pemaparannya Gubernur Sultra Ali Mazi, menyatakan, sangat penting mengembangkan potensi sektor kelautan dan perikanan terlebih pada kesejahteraan nelayan kecil.

Baca juga: Hari Ini, 52 Warga Kendari Sembuh dari COVID-19, Total 748 Orang

"Kebutuhan program dan prakarsa lokal dalam pencapaian pembangunan masyarakat dan industri perikanan oleh nelayan kecil, potensi perikanan, dan perubahan iklim harus terus didorong dan dikembangkan untuk memaksimalkan kesejahteraan nelayan kita," kata Ali Mazi dalam rapat virtual dengan seluruh stakeholder, Selasa (29/9/2020).

Dengan Pergub Sultra yang telah ditetapkan untuk memfasilitasi kemitraan ini, maka pewujudan akses atas area perikanan di pesisir dan pulau-pulau kecil semakin terbuka.

Kawasan perikanan yang sedang dibangun Pemprov Sultra di Kabupaten Buton, menandai kesiapan dan komitmen Pemprov Sultra menjadi mitra dalam kerangka TPB-14 (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 14) di Sulawesi Tenggara.

"Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Menkomarves, Bappenas, Kemendagri, Kementerian KKP, yang telah memberikan dukungan untuk kemitraan bagi nelayan ini," tegasnya.

Sultra juga akan mendukung dan memfasilitasi apapun yang dibutuhkan dalam kemitraan itu. DKP dan Bappeda Sultra, siap mengawal dan memastikan kemitraan ini tetap berjalan.

"Kemitraan ini, secara jangka panjang, dapat mewujudkan perikanan lestari sebagai jaminan pencaharian masyarakat kami. Sense of responsibility dan kepekaan untuk mewujudkan tanggung jawab mensejahterakan nelayan kecil kita harus ditingkatkan. Pemerintah juga harus menjamin agar kehidupan nelayan kita menjadi baik seperti nelayan lainnya di seluruh dunia," ujar Politisi Nasdem itu.

Selain itu Taufiq Alimi, Vice President RARE Indonesia, menekankan beberapa poin penting yang melandasi pembentukan kemitraan dan bertemunya semua stakeholder perikanan secara virtual itu.

Baca juga: Hari Ini, 40 Orang Lagi di Sultra Positif COVID-19

Hadir juga, Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim, Kemenko Maritim dan Investasi (Kemenkomarinves), Ir. Sugeng Santoso dan Dr. Rendra Yusran.

Sedangkan Dr Sri Yanti J.S., MPM, Direktur Direktorat Kelautan dan Perikanan di KemenPPN/Bappenas, mengungkapkan bahwa praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan dan diatur dengan buruk.

Penegakan hukum dan tata kelola yang juga buruk, mendegradasi habitat ikan, dan pemicu tekanan eksternal, seperti perubahan iklim.

Ini sangat mengancam perikanan pesisir tempat komunitas nelayan menggantungkan hidupnya.

Perikanan yang menurun, akan mengganggu kestabilan upaya pembangunan nasional dan menimbulkan ancaman bagi ekonomi Indonesia, serta ketahanan pangan dan mata pencaharian jutaan orang.

"Yang pertama merasakan dampak dari sumber daya yang habis ini adalah nelayan pesisir dan keluarga serta komunitasnya," ujar Sri Yanti.

Reporter: Muhammad Israjab

Editor: Haerani Hambali