Home Regional

Sering Mogok, Armada Damkar Diparkir di Kantor DPRD Muna

Sunaryo, telisik indonesia

Jumat, 03 Desember 2021

0 dilihat

Sering Mogok, Armada Damkar Diparkir di Kantor DPRD Muna

Petugas Damkar memarkirkan armadanya di Kantor DPRD. Foto: Sunaryo/Telisik

" Keberadaan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Muna selama ini dipandang sebelah mata. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna pun seolah tak memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan operasionalnya "

MUNA, TELISIK.ID - Keberadaan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Muna selama ini dipandang sebelah mata. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna pun seolah tak memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan operasionalnya.

Begitu juga dengan kalangan anggota DPRD. Janji oknum anggota DPRD untuk memperjuangkan penambahan armada hanya sebagai pemanis. Buktinya, jangankan armada, selang saja, anggarannya tak mampu diperjuangkan.

Kini, para petugas Damkar sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tiga unit armada yang ada, kondisinya sangat memprihatinkan. Mogok di jalan, setiap saat dirasakan para petugas Damkar.

Belum lagi, saat tengah berjuang memadamkan si jago merah, petugas kerap mendapatkan cacian hingga nyawa terancam akibat peralatan sering rusak.

"Jadi jangan salahkan kami kalau terjadi musibah. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Selang sudah tidak ada yang bisa digunakan," kata Riktamin, Kabid Damkar Sat Pol PP Muna, Jumat (3/12/2021).

Agar tidak dianggap bohong, ia bersama anggotanya datang membawa satu unit armada Damkar di DPRD Muna. Mobil diparkir tepat di pintu masuk kantor DPRD.

Baca Juga: Berstatus Dinas, Damkar Masih Melekat di Sat Pol PP

"Kita parkir di sini (DPRD) agar para anggota DPRD bisa melihat sendiri kondisi armada," ungkapnya.

Kebutuhan anggaran Damkar selama ini melekat di Sat Pol PP. Nah, untuk tahun 2022, Damkar hanya mendapat pagu anggaran sebesar Rp 39 juta untuk bahan bakar, suku cadang dan biaya perbaikan armada.

Itupun dengan kondisi armada yang ada, anggaran Rp 39 juta tidak akan cukup untuk membiayai operasional armada dalam setahun.

Anggaran Rp 39 juta itu, tidak termasuk pengadaan selang," sebutnya.

Usulan pengadaan selang, hampir setiap tahun diajukan. Bahkan, Kasat Pol PP, Bahtiar Baratur saat rapat gabungan komisi pembahasan APBD 2022 telah menyuarakan itu pula. Namun, saat penetapan APBD, usulan itu tidak terakomodir lagi.