KOLAKA UTARA, TELISIK.ID - Dugaan politisasi Program Keluarga Harapan (PKH) oleh pendamping PKH di Kabupaten Kolaka Utara, menyeruak dalam rapat paripurna DPRD Kolaka Utara dalam rangka persetujuan penetapan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Rabu (27/9/2023).
Hal itu berawal dari pandangan Fraksi Karya Indonesia Raya yang meminta Dinas Sosial (Dinsos) meredam isu sosial terkait PKH yang terseret ke politik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024.
Sorotan fraksi gabungan Partai Golkar dan Gerindra ini disampaikan Anggota F-Demokrat, Baharuddin, yang didapuk membacakan pandangan fraksi-fraksi DPRD Kolaka Utara dalam rapat paripurna.
"Fraksi Karya Indonesia Raya meminta kepada Dinas Sosial untuk meredam isu sosial terkait PKH yang terbawa-bawa di momentum Pemilu 2024," pinta Fraksi Karya Indonesia Raya.
Menanggapi pernyataan Fraksi Karya Indonesia Raya, Sekertaris Daerah (Sekda) Kolaka Utara, Taufiq S enggan membenarkan pandangan fraksi Karya Indonesia Raya.