Sinergi Kanwil Kemenkumham dan Pj Gubernur Sulawesi Tenggara
Ahmad Jaelani, telisik indonesia
Minggu, 17 Desember 2023
0 dilihat
Koordinasi Kanwil Kemenkumham dan Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara untuk implementasi Kabupaten/Kota Peduli HAM. Foto: Ist.
" Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara dan Pj. Gubernur Andap Budhi Revianto, bersatu untuk memperkuat pemahaman dan implementasi HAM serta mendukung pembangunan bisnis di wilayah ini "
KENDARI, TELISIK.ID - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tenggara dan Pj. Gubernur Andap Budhi Revianto, bersatu untuk memperkuat pemahaman dan implementasi HAM serta mendukung pembangunan bisnis di wilayah ini.
Pada Selasa (5/12/2023), Kakanwil Kemenkumham, Silvester Sili Laba, beserta seluruh Kepala Divisi, melakukan kunjungan ke Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Kedatangan mereka tidak hanya sebagai bentuk koordinasi, tetapi juga untuk memohon penyerahan piagam penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM.
Piagam tersebut menjadi bagian dari implementasi Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM. Upacara penyerahan piagam dijadwalkan pada 11 Desember 2023, diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen daerah dalam mendukung dan melindungi Hak Asasi Manusia.
Baca Juga: Divim Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara Verifikasi dan Validasi PAK Hasil Integrasi
Selain itu, dalam kunjungan tersebut, Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara memohon pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Provinsi Sulawesi Tenggara. Tindakan ini merupakan langkah lanjut dari Perpres Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategis Nasional Bisnis dan HAM. Rencananya, pengukuhan akan dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra.
Meski begitu, jadwal pelaksanaan pengukuhan harus disesuaikan dengan undangan Menteri Hukum dan HAM RI. Hal ini disampaikan oleh Kakanwil Kemenkumham Sultra dan Pejabat Tinggi Pratama, yang akan menghadiri acara Peringatan Hari HAM se-Dunia ke-75 tahun 2023 di Lapangan Banteng Jakarta. Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara mendukung langkah ini dan mengarahkan agar pengukuhan segera ditindaklanjuti pada bulan Desember 2023.
Baca Juga: Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara Dorong Perbaikan Data untuk Pencapaian Posisi Terbaik
Pentingnya pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Provinsi Sulawesi Tenggara, tidak hanya sebagai kewajiban formal, tetapi juga sebagai komitmen nyata untuk memajukan pembangunan di wilayah ini. Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur menegaskan bahwa Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara sedang mencapai tahap capaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Sebagai informasi tambahan, menurut Peraturan.go.id, Penjabat Gubernur atau Pj. Gubernur adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya, ditetapkan oleh presiden, untuk melaksanakan tugas dan wewenang gubernur saat terdapat kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur. Tugas utama Pj. Gubernur adalah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan dan memelihara ketertiban masyarakat. (B-Adv)
Penulis: Ahmad Jaelani
Editor: Haerani Hambali
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
