Soal Oknum Minta ATM KPM Bansos, Lurah Bonggoeya Kendari Beri Klarifikasi

Musdar, telisik indonesia
Sabtu, 27 November 2021
0 dilihat
Soal Oknum Minta ATM KPM Bansos, Lurah Bonggoeya Kendari Beri Klarifikasi
Kartu Keluarga Sejahtera. Foto: Repro DDTC News

" Lurah Bonggoeya Juhardin, S.Si angkat bicara terkait keluhan keluarga penerima manfaat (KPM) Bansos BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), bahwa ada oknum kelurahan di wilayahnya yang meminta ATM berupa kartu keluarga sejahtera atau KKS "

KENDARI, TELISIK.ID - Lurah Bonggoeya Juhardin, S.Si angkat bicara terkait keluhan keluarga penerima manfaat (KPM) Bansos BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), bahwa ada oknum kelurahan di wilayahnya yang meminta ATM berupa kartu keluarga sejahtera atau KKS.

Selain ATM  oknum kelurahan ini juga disebut meminta nomor PIN ATM penerima Bansos.

Juhardin menegaskan bahwa tidak ada pegawai kelurahan di Bonggoyea sebagaimana yang dilaporkan itu.

Menurutnya hal itu bisa jadi dilakukan oleh pusat data kesejahteraan sosial atau Puskesos yang bersekretariat di Kantor Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari.

Tetapi dia yakin apa yang dilakukan bukanlah seperti apa yang diduga.

Baca Juga: Penerima Bansos KKS Mengeluh, Kartu dan PIN ATM Diambil Oknum Kelurahan

Dia menjelaskan bahwa terkait adanya permintaan ATM, menurutnya itu dilakukan bukan bermaksud mau nakal, melainkan hanya ingin memandu KPM. Termasuk juga meminta nomor PIN, sebab pada saat penukaran BPNT dengan beras dan telur di e-warung, KPM diminta menyebut nomor PIN.

Kemudian ada kecurigaan karena KPM melihat oknum memegang seikat ATM di sakunya.

Menurut Juhardin itu bukan mengumpulkan dengan meminta-minta kepada KPM, namun karena memang ATM yang dikeluarkan perbankan diserahkan ke Puskesos untuk selanjutnya disalurkan kepada masing-masing KPM.

"Makanya dia lihat tumpukan kartu," kata Juhardin.

Sehingga apa yang terjadi antara oknum di kelurahan dan warga hanyalah mis komunikasi.

Baca Juga: Dinsos Ingatkan Lurah Transparan Salurkan Bansos

"Ini mis komunikasi," sambungnya.

Juhardin meminta jika ada persoalan seperti ini agar KPM lebih dulu mengkonfirmasi kepada pihak kelurahan agar ditemukan fakta yang sebenarnya.

"Seharusnya warga juga tabayyun kepada kami. Kami akan menjelaskan kalau ada mis. Tapi poin utamanya terjadi mis komunikasi karena terlihatnya tumpukan kartu yang sebenarnya kartu ini akan dibagikan ke warga," pintanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Kendari, Abdul Rauf sudah menyampaikan bahwa saat ini Dinsos beserta relawan tengah menyalurkan buku tabungan dan KKS KPM.

Penyaluran kepada 7.690 KPM ditargetkan selesai paling lambat 15 Desember 2021.

Abdul Rauf juga menerangkan bahwa seyogyanya KKS dipegang oleh KPM sendiri. "Harus KPM sendiri," kata Rauf. (B)

Reporter: Musdar

Editor: Haerani Hambali

Artikel Terkait
Baca Juga