adplus-dvertising

Soal Permintaan Pilkada Ditunda, DPD RI: Utamakan Nyawa Rakyat

Rahmat Tunny, telisik indonesia
Senin, 21 September 2020
958 dilihat
Soal Permintaan Pilkada Ditunda, DPD RI: Utamakan Nyawa Rakyat
Anggota DPD RI, Misharti. Foto: Repro google

" Saya dengan tegas minta pemerintah melihat secara riil bahwa penularan COVID-19 ini belum terkendali dan lebih mengedepankan keselamatan jiwa masyarakat. "

JAKARTA, TELISIK.ID - Anggota DPD RI, Misharti meminta pemerintah kembali mempertimbangkan dan mengkaji ulang terkait pelaksanaan Pilkada.

Hal itu karena, melihat tren penyebaran dan penularan COVID-19 di Indonesia yang semakin naik.

"Saya berharap pemerintah kembali mengkaji ulang agar Pilkada Serentak ditunda atau diundur ke 2021," kata Misharti di Jakarta, Senin (21/9/2020).


Dalam kondisi seperti ini kata dia, pemerintah harus mengutamakan kesehatan dan keamanan rakyat yang saat ini sangat rentan terhadap penularan virus. Apa lagi sekarang ini kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan masih sangat rendah.

"Saya dengan tegas minta pemerintah melihat secara riil bahwa penularan COVID-19 ini belum terkendali dan lebih mengedepankan keselamatan jiwa masyarakat," ucapnya.

Baca juga: Staf Benarkan Menag Positif COVID-19

Jika tetap dilanjutkan, sambungnya, pemerintah harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi dan menerapkan standar yang sangat ketat. Sebab, kata dia, standar teknis pencoblosan tentu harus diubah dan tidak bisa disamakan dengan situasi normal. Hal ini menambah berat di segi anggaran maupun sumber daya.

"Selain begitu banyak biaya yang harus dipersiapkan baik itu terkait APD, sarana prasarana seperti paku, bantal pencoblos dan lain-lain yang harus diganti setiap orangnya dan masih banyak lagi yang harus diperhatikan terkait dengan protokol kesehatan," terangnya.

Dengan begitu, dia yakin Pilkada akan menimbulkan klaster baru penularan virus. Sebab, pihak penyelenggara tidak akan mampu mengontrol pergerakan orang dan memastikan calon pemilih akan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan seperti yang digaungkan pemerintah.  

"Saya khawatir akan menimbulkan klaster baru Pilkada. Di awal pendaftaran saja kita lihat ada beberapa calon terkonfirmasi positif COVID-19," tandasnya.

Reporter: Rahmat Tunny

Editor: Kardin

TAG:
Baca Juga