Tarik Ulur Pemilu dan Pilkada 2024

Andi Irna Fitriani, telisik indonesia

Minggu, 03 Oktober 2021

0 dilihat

Dari Kiri: Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi, Bawaslu, Sultra, Ajmal Arif. Ketua KPU Sultra, Dr. La Ode Abdul Natsir. pengamat politik Sultra, Dr. Muhammad Najib Husain. Foto: Andi Irna Fitriani/Telisik

KENDARI, TELISIK.ID - Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Sultra, Ajmal Arif mengatakan, tarik ulur pemilu pilkada 2024 akhir-akhir ini banyak di perbincangkan.

Ajmal Arif mengatakan, penyelenggara KPU Sultra telah mengusulkan pemungutan suara pada 21 Februari 2024, akan tetapi pemerintah mengusulkan 15 Mei 2024.

"Jadi kelihatannya memang ada tarik ulur. Kalau dari yang diusulkan KPU dibandingkan dengan yang diusulkan pemerintah itukan berarti maju sekitar tiga bulan kurang lebih, kalau pemerintah, dia mundur sekitar tiga bulan kurang lebih," kata Ajmal, saat menghadiri seminar hukum UHO, Minggu (3/10/2021).

Untuk pemilu 2024, Ajmal berharap setiap tahapan lancar, bisa melahirkan pemimpin yang ideal, pemimpin yang diharapkan oleh seluruh masyarakat.

Di tempat yang sama, Ketua KPU Sultra, Dr. La Ode Abdul Natsir mengungkapkan, yang menjadi tarik menarik sekarang adalah soal tahapan.

"Jadi KPU mengusulkan 21 Februari, pemerintah mengusulkan 15 Mei. KPU memilih 21 Februari, karena proses  tahapannya, setelah pemungutan suara ada rekapitulasi, ada penetapan hasil serta ada pengambilan sumpah," ujarnya.

"Lalu hasil pemilu 2024, itu akan dipakai untuk mencalon kepala daerah, bukan yang kursi sekarang," sambung Abdul Natsir.

Lebih lanjut, Abdul Natsir mengatakan, gagasan pemerintah mengenai waktu pemilu, karena mempertimbangkan faktor stabilitas politik dan mempertimbangkan aspek pemulihan ekonomi.

"Dari pertimbangan tersebut, akhirnya pemerintah memilih 15 Mei 2024 sebagai hari pemilu, tapi apapun keputusan pemerintah nantinya kita pasti akan laksanakan," tutup Abdul Natsir.

Baca Juga: Api Ruko Kota Lama Belum Jinak, Damkar Kendari Padamkan Api Pakai Air Laut

Baca Juga: Dua Pekan Pasca MoU, PT SMI Belum Cairkan Pinjaman Pemkab Muna

Sementara itu, pengamat politik Sultra, Dr. Muhammad Najib Husain mengatakan, pemilu yang betul-betul jujur itu hanya ada dua, pemilu tahun 1955 dan pemilu 1999.

Pemilu yang di adakan di era reformasi, kata dia, itulah pemilu yang jujur.

"Pemilu setelah itu, jauh dari yang kita harapkan. Padahal kita sudah miliki semua, sudah ada KPUnya, sudah ada Bawaslunya, kenapa ini bisa terjadi, saya harus jujur mengatakan bahwa hari ini KPU yang terburuk itu KPU tahun ini," kata Najib.

"Baru kali ini ada yang ditangkap oleh KPK, baru kali ini ada persoalan internal yang terjadi di KPU, seorang anggota yang dipecat bisa masuk kembali, ini persoalan yang kemudian menyebabkan KPU itu banyak masalah," ungkap Najib. (A)

Reporter: Andi Irna Fitriani

Editor: Fitrah Nugraha