Home Ekobis

Terancam Resesi, DPR Minta Pemerintah Antisipasi Gelombang PHK dan Kemiskinan

Marwan Azis, telisik indonesia

Sabtu, 25 Juli 2020

0 dilihat

Terancam Resesi, DPR Minta Pemerintah Antisipasi Gelombang PHK dan Kemiskinan

Anggota Komisi XI DPR yang membidangi masalah keuangan, Junaidi Auly. Foto: Ist.

" Keberpihakan pemerintah pada efektivitas Pemulihan Ekonomi Nasional penting untuk dijadikan perhatian khususnya pada kecermatan dan pemerataan. "

JAKARTA, TELISIK.ID - Perekonomian di dunia termasuk Indonesia melemah akibat pandemi COVID-19. Pelemahan ini membuat beberapa pengamat ekonomi memprediksi Indonesia berada dijurang resesi pada kuartal III.

Merespon hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi masalah keuangan, Junaidi Auly, meminta pemerintah untuk lebih responsif dalam mengantisipasi adanya ancaman resesi. Pemerintah sebisa mungkin mendorong pertumbuhan di sektor UMKM dan menjaga konsumsi rumah tangga.

"Peranan pemerintah penting bukan saja memperjelas arah kebijakan, namun mendorong tindakan nyata yang relevan termasuk meminimalisir ancaman terhadap lonjakan PHK dan kemiskinan,” ujar Junaidi kepada Telisik.id, Sabtu, (25/7/2020)

Dikatakan, imbas dari lemahnya aktivitas perekonomian dalam negeri tidak sedikit masyarakat yang di rumahkan bahkan di PHK, mereka penting untuk difasilitasi dan pemerintah harus hadir.

Baca juga: Sandi Uno: Bisnis Bidang Syariah Jadi Solusi Krisis

Diungkapkan, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2020 sebesar 2,97 persen, pertumbuhan tersebut mengalami kontraksi 2,41 persen dibandingkan triwulan IV 2019, kuartal I 2020 ini juga lebih rendah dari kuartal I 2019 yang 5,07 persen (yoy).

Sedangkan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2020 minus 3,8 persen. BPS juga merilis persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen meningkat 0,56 persen terhadap September 2019, jadi jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019.

Menurutnya, Pemerintahan Jokowi harus melakukan langkah yang signifikan sehingga benar-benar berimplikasi pada perekonomian.

“Keberpihakan pemerintah pada efektivitas Pemulihan Ekonomi Nasional penting untuk dijadikan perhatian khususnya pada kecermatan dan pemerataan,” tandasnya.

Reporter: Marwan Azis

Editor: Kardin