Tiga Versi Ketua KNPI Sultra, Hendrawan akan Lapor Polisi Jika Ada yang Minta Uang APBD
Kardin, telisik indonesia
Senin, 22 November 2021
0 dilihat
Ketua DPP KNPI, Raden Andreas Nandiwardana (tengah) bersama Ketua DPD KNPI Sultra, Hendrawan Sumus Gia (kedua dari kiri) bersama para pengurus. Foto: Kardin/Telisik
" Setelah dikukuhkannya Hendrawan Sumus Gia sebagai Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sultra, kepengurusan di Bumi Anoa menjadi tiga versi "
KENDARI, TELISIK.ID - Setelah dikukuhkannya Hendrawan Sumus Gia sebagai Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sultra, kepengurusan di Bumi Anoa menjadi tiga versi.
Ketiganya yakni, Hendrawan Sumus Gia kubu Raden Andreas Nandiwardana, Muh Amsar kubu Haris Pertama dan Alvin Akawijaya Putra dari kubu Noer Fajrieansyah.
Atas hal itu, saling klaim organisasi kepemudaan yang sah pun kembali menggema di Sultra, setelah munculnya tiga versi kepemimpinan KNPI tersebut.
Hal itu bisa dilihat, dalam sehari saja ada dua Ketua KNPI Sultra yang dilantik pada Minggu (21/11/2021). Awalnya, Anak Gubernur Sultra Ali Mazi, Alvin Akawijaya Putra dilantik di Gedung Bahteramas Pemprov oleh Ketua DPP KNPI Noer Fajrieansyah.
Baca Juga: Gubernur Sultra Lantik Sulwan Abunawas Sebagai Pj Bupati Koltim
Selang beberapa waktu, Hendrawan Sumus Gia juga ikut dilantik oleh Ketua DPP KNPI, Raden Andreas Nandiwardana di salah satu hotel di Kendari. Sementara Muh Amsar telah dilantik terlebih dahulu.
Saat pelantikan Hendrawan Sumus Gia, Ketua KNPI Sulttra versi Raden Andreas Nandiwardana menegaskan, pihaknya memiliki SK Kemenkumham dan meyakinkan jika mereka adalah KNPI yang resmi.
Hendrawan pun menyinggung jika ada KNPI lain yang meminta anggaran dari APBD, maka pihaknya bakal melaporkan ke penegak hukum.
"Kalau ada yang mengatasnamakan KNPI lalu meminta-minta uang di dinas dan APBD, maka akan dilaporkan ke Polda dan ke Kejaksaan. Ini bukan ancaman, ini asli," ancamnya.
Sementara itu, Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI), Umar Bonte menjelaskan, Ketua KNPI Sultra terpilih, Hendrawan, adalah figur yang sangat layak dan dianggap mampu menjalankan amanah serta mengakomodir semua perbedaan yang ada.
"Sultra bukan milik satu suku, satu agama. Sultra ini milik kita bersama. Kita berbeda agama silakan, berbeda suku, partai, berbeda organisasi, silakan. Tapi, jangan dicabik-cabik untuk kepentingan seseorang. Apalagi karbitan sehingga menghancurkan perbedaan yang sudah berjalan penuh kekeluargaan," cetus Umar Bonte yang juga Bendahara Umum DPP KNPI.
Baca Juga: Minat Baca Merosot, Lapak Baca Komunitas Binaan OJK Sepi
Sedangkan Ketua DPP KNPI, Raden Andreas Nandiwardana mengaku, tidak pernah meneken SK Alvin Akawijaya sebagai Ketua KNPI Sultra.
Raden Andreas pun menegaskan jika KNPI Sultra pimpinan Hendrawan lah yang sah dikarenakan memiliki SK Kemenkumham.
"Saya tidak hadir dalam pelantikan itu. Kenapa? karena banyak tokoh pemuda Sultra yang tidak terakomodir dalam kepengurusan tersebut. Artinya, kepengurusan tersebut tidak sesuai dengan harapan saya," bebernya. (A)
Reporter: Kardin
Editor: Haerani Hambali
