Tokoh Adat dan Masyarakat Wabula Buton Tolak Sertifikasi Tanah Adat, Minta Hanya Hak Pakai
Febriyani, telisik indonesia
Selasa, 11 Februari 2025
0 dilihat
Tokoh adat Wabula saat mengunjungi DPRD Kabupaten Buton, Selasa (11/2/2025). Foto: Ist.
" Tokoh adat dan masyarakat Desa Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, meminta pemerintah daerah untuk tidak menerbitkan sertifikat atas tanah adat mereka "
BUTON,TELISIK.ID — Tokoh adat dan masyarakat Desa Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, meminta pemerintah daerah untuk tidak menerbitkan sertifikat atas tanah adat mereka.
Hal ini dilakukan guna menjaga keutuhan tanah ulayat di Wabula dan melindungi hak-hak masyarakat adat.
Tokoh adat Wabula, La Sero, menegaskan bahwa Desa Wabula dan Wabula 1 merupakan satu kesatuan dalam lembaga adat. Mereka meminta agar tanah di dua desa tersebut tidak disertifikatkan, melainkan hanya diberikan status hak pakai.
"Ini penting untuk menjaga tatanan adat yang telah berlaku selama ini," tegasnya, di Kantor DPRD Buton, Selasa (11/02/2025).
Baca Juga: Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Muna Masuk Tahap Registrasi
La Sero menegaskan, penolakan ini bukan berarti menentang program pemerintah. Tapi upaya untuk memastikan tanah adat tetap menjadi satu kesatuan yang tidak boleh diperjualbelikan atau dialihkan kepemilikannya.
La Sero juga mengingatkan bahwa secara historis, wilayah Wabula merupakan bagian dari Kesultanan Buton dan telah diakui sebagai tanah adat sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia.
"Jika tanah ini disertifikatkan, maka statusnya sebagai wilayah adat akan hilang," tegasnya.
Sementara itu, anggota Lembaga Adat Kesultanan Buton, La Ode Hasimin, meminta DPRD Buton untuk menggelar rapat dengar pendapat (hearing) guna membahas pengukuran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di wilayah Wabula.
Baca Juga: Jalan Licin Hambat Pelajar Berkebutuhan Khusus SLB Amal Al Hazi Muna Barat
Menurutnya, langkah BPN ini bertentangan dengan politik agraria yang melarang sertifikasi tanah adat sebagai hak milik.
La Ode Hasimin juga menekankan bahwa negara mengakui keberadaan lembaga adat, termasuk hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka.
"Wabula memang bagian dari wilayah Kesultanan Buton, tetapi juga merupakan kawasan cagar budaya yang tidak boleh disertifikatkan sebagai hak milik, melainkan hanya diberikan hak pakai," jelasnya.
Saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara masih membahas aturan tentang desa adat. Ke depan, Desa Wabula berpotensi ditetapkan sebagai desa adat yang tetap mempertahankan budaya dan kearifan lokalnya. (B)
Penulis: Febriyani
Editor: Mustaqim
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
