Upaya Penanggulangan 2.024 Kasus TBC Terbanyak di Kendari dan Kematian Tertinggi di Muna
Erni Yanti, telisik indonesia
Kamis, 13 Juni 2024
0 dilihat
Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto. Foto: PPID Sultra
" Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto mengungkapkan upaya penaggulangan Tuberkulosis (TBC) di Sulawesi Tenggara "
KENDARI, TELISIK.ID - Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto mengungkapkan upaya penaggulangan Tuberkulosis (TBC) di Sulawesi Tenggara, dimana kasus tertinggi ada di Kota Kendari dan terbanyak angka kematian di Kabupaten Muna.
Andap mengatakan bahwa saat ini jumlah kasus TBC di Provinsi Sultra sebanyak 2.024 pasien. Di Kota Kendari sebanyak 453 pasien, dan kasus terendah di Kabupaten Konawe Kepulauan sebanyak 21 pasien.
Ia menyampaikan, untuk tingkat kesembuhan tertinggi berada di Kabupaten Buton Tengah sebesar 91 persen, dan untuk yang terendah di Kabupaten Konawe Utara sebesar 59 persen. Sedangkan angka kematian tertinggi di Muna sebesar 10 persen, dan yang terendah di Buton Selatan sebesar 2 persen.
"Saat ini angka kematian akibat TBC di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 6 persen. Kami akan terus berupaya dengan langkah-langkah strategis untuk menekan angka di bawah target yakni 5 persen," ujar Andap, Kamis (13/6/2024).
Dirinya juga mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam penanggulangan TBC di Sulawesi Tenggara yakni faktor SDM, logistik, laboratorium yang kurang memadai, serta program yang belum optimal di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes).
Baca Juga: TBC di Sulawesi Tenggara Capai 2.024 Kasus, Terbanyak Kota Kendari
Andap juga akan berkolaborasi dengan seluruh pihak terkait untuk menindaklanjuti arahan Mendagri dengan langkah-langkah yang akan dilaksanakan, yakni pembentukan koalisi organisasi TBC di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
Kemudian memperluas layanan diagnosa dengan ketersediaan mesin test cepat molekuler hingga level Puskesmas, memperluas layanan pengobatan pasien resisten obat di 5 kabupaten/kota.
Dengan memaksimalkan dukungan partner konsorsium penabulu dengan mendorong ekspansi ke kabupaten/kota lainnya. Kemudian bimbingan teknis dalam rangka mendorong kabupaten/kota untuk maksimalkan APBD guna penanganan program TBC, dan mendukung program inovasi untuk dilakukan percontohan bagi kabupaten/kota lainnya.
"Intinya, kami akan terus melakukan action untuk menindaklanjuti arahan Pak Mendagri dalam hal penanggulangan TBC di Provinsi Sulawesi Tenggara. Terkait 6 (enam) langkah tindak lanjut akan terus kami laporkan perkembangannya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas," tutup Andap.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) seluruh Indonesia untuk mengendalikan dan menaikkan menjadi skala prioritas penanganan TBC di wilayahnya masing-masing.
Hal tersebut disampaikan Mendagri saat memimpin rapat koordinasi (rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkai dengan penanggulangan tuberkolosis (TBC) secara virtual, Senin (10/06/24).
Pada Rakor tersebut, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan estimasi kasus dan kematian tertinggi kedua di dunia penyakit TBC setelah India, perhitungan 1.040.000 kasus dengan kematian 134.000 kasus.
Baca Juga: Waspada, Ini 6 Gejala Awal Penyakit TBC
Sejalan dengan data Menko PMK, Menkes Budi Gunadi memaparkan bahwa pada tahun 2022 lalu, diestimasikan 10,6 juta orang menderita penyakit TBC, dimana 1,3 juta di antaranya wafat karena penyakit tersebut.
Didasari data yang dipaparkan oleh 2 (dua) menteri tersebut, Mendagri dalam arahannya mengatakan agar pemerintah daerah bersinergi untuk menanggulangi TBC di daerahnya.
"Para kepala daerah agar menaikkan penanggulangan TBC ini menjadi skala prioritas, terus bekerja sama dan bersinergi dengan pihak terkait. Waspadai penyakit TBC ini pada usia produktif, jangan sampai hal ini menjadi beban demografi bukan bonus demografi," tegas Tito.
"Segera buat tim penanganan TBC daerah. Saya juga akan terbitkan SE untuk panduan pelaksanaan tugas tim penanganan TBC daerah sebagai dasar pembiayaan tim melalui APBD dan atau anggaran lain serta langkah teknis lainnya," tambahnya. (B)
Penulis: Erni Yanti
Editor: Haerani Hambali
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
