Persaingan Trah Jokowi dan Trah Megawati

Efriza, telisik indonesia

Minggu, 02 Agustus 2026

0 dilihat

Efriza, dosen ilmu politik di beberapa kampus dan owner penerbitan. Foto: Ist.

Oleh: Efriza

Dosen ilmu politik di beberapa kampus dan owner penerbitan

KAESANG Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mencoba peruntungan baru, ia menyatakan rencananya maju sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah V, yang selama ini dikenal sebagai basis kuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan identik dengan Puan Maharani.

Dari rencana Kaesang maju nyalon anggota legislatif (nyaleg) apa yang bisa dipelajari dari persaingan antara PSI dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Ujian Politik Keluarga Jokowi

Rencana yang disampaikan oleh Kaesang bukanlah keputusan politik biasa. Sebab banyak hal yang sedang diuji dan dipertaruhkan, misalnya Kaesang mengirimkan sinyal bahwa keluarga Joko Widodo (Jokowi) tengah menguji sejauh mana pengaruh politik Jokowi masih kokoh bertahan setelah masa kepresidenan berakhir.

Rencana Kaesang Maju nyaleg memang langkah yang tepat dalam membesarkan partai, sebab sebagai Ketua Umum Partai, ia perlu terlibat dalam perebutan jabatan politik sehingga tidak sekadar menjalankan tugas administratif semata, misalnya Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum partai Golkar telah merencanakan akan ikut nyaleg dari dapil Papua.  

Rencana majunya Kaesang juga sekaligus dapat dinilai menjadi bagian dari ambisi PSI untuk bisa lolos ke Senayan dan menembus ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen.  

Kaesang menyampaikan niatnya akan bertarung sebagai calon legislator juga terkait gengsi, ini bukan sekadar meraih satu kursi, bukan juga sekadar untuk mendapatkan legitimasi politik, tetapi ini juga persaingan antara trah Megawati dengan trah Jokowi.  

Bahkan, rencana majunya Kaesang juga tantangan tersendiri bagi keluarga Jokowi, selama ini keluarga Jokowi selalu berhasil memenangkan pemilihan, jika ternyata Kaesang gagal sebagai anggota legislator dengan PSI tidak lolos ambang batas parlemen artinya ini pertama kalinya keluarga Jokowi kalah di pemilihan umum.

Baca Juga: Kepemimpinan dan Komunikasi Politik Presiden

Meski begitu, pernyataan Kaesang tidak otomatis dapat ditafsirkan ia akan benar-benar maju untuk nyaleg, sebab berkaca pada Pengalaman di Kota Depok Jawa Barat, pada 2023 lalu, beredar wacana dirinya maju sebagai di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) wali kota Depok dengan slogan “Depok Satu” ternyata ia sekadar mencoba peruntungan kembali setelah sempat gagal dengan membuka gerai Sang Pisang di Depok.

Perbedaan Kekuatan Partai  

Dinasti politik Jokowi tentu saja menyadari rencana majunya Kaesang sebagai calon anggota legislator adalah bentuk anomali keterlibatan politik keluarga Jokowi. Selama ini, keluarga Jokowi identik dengan pertarungan yang bersifat individual yakni maju dari ranah eksekutif, sedangkan jika Kaesang maju nyaleg maka kompetisi ini juga memperhitungkan secara kolektivitas suara misalnya berdasarkan ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu, artinya PSI dapat dinyatakan lolos dan ikut diperhitungkan dalam kursi DPR jika jumlah suara sah nasional minimal 6.071.732 suara.

Tantangan sebenarnya dari pernyataan Kaesang bukan hanya memenangkan suara pribadi, tetapi juga mengantarkan PSI melewati ambang batas parlemen. Pengalaman Pemilu 2024 memperlihatkan bahwa perolehan suara individu yang tinggi tidak otomatis menghasilkan kursi apabila partai gagal memenuhi ambang batas nasional. Oleh karena itu, rencana akan pencalonan Kaesang lebih tepat dipahami sebagai upaya membangun daya tarik elektoral PSI sekaligus menguji apakah merek politik keluarga Jokowi masih mampu dikonversi menjadi dukungan suara terhadap partai di Pemilu 2029 mendatang.

Saat ini, berdasarkan Hasil Survei Nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) periode 5-19 Juli 2026 mencatat bahwa elektabilitas PSI semakin menguat dan menembus angka 4,1%, mendekati ambang batas parlemen, bahkan hanya terpaut 0,3 poin dari PKS dan NasDem yang masing-masing berada di angka 4,4 persen.

Di sisi lain, langkah tersebut juga dapat dibaca sebagai upaya mengukur apakah pengaruh personal Jokowi masih cukup kuat untuk menembus wilayah yang selama ini menjadi basis utama PDIP. Jika berhasil, dinasti politik Jokowi akan memperoleh legitimasi bahwa pengaruh politik Jokowi tidak bergantung pada jabatan presiden. Sebaliknya, apabila gagal, publik berpotensi menafsirkan bahwa daya magnet politik Jokowi mulai mengalami penurunan drastis ketika tidak lagi berada dalam posisi kekuasaan.

Pilihan Kaesang maju di dapil yang menjadi basis Puan Maharani juga memiliki makna simbolik. Hubungan Jokowi dengan PDIP yang memburuk sejak Pemilu 2024 membuat setiap langkah politik keluarga Jokowi hampir selalu dibaca sebagai bagian dari rivalitas dengan PDIP yang pernah mengusungnya maupun keluarga besarnya seperti Gibran di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai wali kota Solo maupun Bobby Nasution sebagai wali kota Medan kala itu.

Keluarga Jokowi sedang berupaya melalui PSI menantang dominasi politik PDIP di Jawa Tengah yang selama ini dianggap mapan. Pesan yang ingin dibangun ialah tidak ada lagi wilayah yang sepenuhnya menjadi “kandang” satu partai politik, sehingga ini adalah upaya Gajah (PSI) “mengusik” kandang Banteng Moncong Putih.

Bagi Keluarga Jokowi dan PSI, apabila mampu memperoleh suara besar di basis PDIP, tentunya akan menjadi simbol bahwa dominasi elektoral partai berlambang banteng mulai dapat ditantang. Sebaliknya, apabila gagal, justru akan memperkuat anggapan bahwa kekuatan organisasi, basis ideologis, dan mesin politik PDIP masih sangat sulit digoyahkan, bahkan oleh figur Jokowi yang memiliki kedekatan historis dengan partai tersebut.

Meskipun PSI saat ini dalam trend positif di berbagai survei elektabilitas partai-partai politik, tetapi kenyataannya daya tarik elektoral Kaesang maupun simpatik publik kepada PSI masih sangat dipengaruhi oleh efek popularitas Jokowi atau coattail effect. Bahkan, akan ditempatkannya Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina PSI, semakin memperlihatkan bahwa partai tersebut masih sangat bergantung pada figur Jokowi sebagai sumber utama mendongkrak popularitas PSI merebut simpatik publik maupun legitimasi politik partai tersebut.

Bahasa Sarkasnya, figur Kaesang belum bernilai tinggi meski telah menjabat sebagai Ketua Umum PSI, ia diperhitungkan hanya karena adanya Jokowi dan fakta ia adalah anak bungsunya semata.

Peluang PSI mengurangi pengaruh PDIP dengan mengandalkan Jokowi memang tetap terbuka, tetapi efek tersebut kemungkinan lebih bersifat menggeser sebagian pemilih berbasis figur daripada mengubah peta kekuatan politik secara fundamental maupun dalam waktu instan.

PDIP masih memiliki sejumlah modal politik yang sulit ditandingi dalam waktu singkat, yakni struktur organisasi yang mengakar hingga tingkat desa, kaderisasi yang relatif mapan, serta basis pemilih ideologis yang telah terbentuk selama puluhan tahun. Modal kekuatan kelembagaan dari PDIP ditengarai tidak dapat digeser dengan drastis, hanya dengan mengandalkan popularitas tokoh Jokowi yang punya nilai historis bersama PDIP.

Baca Juga: Celah Korupsi dalam Program Prioritas Pemerintah

Jokowi mungkin masih mampu membantu PSI menarik sebagian pemilih, terutama mereka yang lebih loyal kepada figur dibandingkan kepada partai utamanya juga ditubuh Banteng Moncong Putih. Misal, Survei SMRC menunjukkan selain elektabilitas PSI melejit mencapai 4,1 persen. Survei ini juga mencatat adanya irisan atau perpindahan dukungan dari pemilih PDIP, di mana sekitar 28 persen pemilih PDIP menunjukkan potensi dukungan silang untuk dinasti politik Jokowi.

Tetapi, pengaruh personal Jokowi tersebut juga dapat berpotensi mengalami penurunan seiring berjalannya waktu setelah ia tidak lagi menjabat sebagai presiden. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan PSI pada 2029 mendatang, tidak semata-mata ditentukan oleh kemenangan Kaesang di satu dapil atau trendingnya pemberitaan Jokowi melakukan safari politik nasional.

Tolok ukurnya adalah apakah PSI mampu membangun organisasi yang mandiri, memperluas jaringan kader, serta menciptakan basis pemilih yang tidak bergantung sepenuhnya pada pengaruh personal Jokowi.

Pada akhirnya, Pemilu 2029 akan menjadi arena pembuktian dua model politik yang berbeda. Di satu sisi, terdapat strategi yang bertumpu pada kekuatan figur dan warisan popularitas keluarga Jokowi.

Di sisi lain, terdapat kekuatan partai yang telah membangun institusinya dengan benar dan mapan melalui mengandalkan organisasi, kaderisasi, dan loyalitas ideologis yang telah menjadi karakter utama PDIP. Hasil pertarungan tersebut akan menentukan apakah pengaruh politik keluarga Jokowi mampu bertahan sebagai kekuatan jangka panjang atau justru menjadi fenomena yang menunjukkan semakin memudar setelah berakhirnya kekuasaan Jokowi. (*)

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS