Utang BBM TNI AL ke Pertamina Tembus Triliunan, Minta Dihapus dan Diberi Subsidi

Ahmad Jaelani, telisik indonesia

Selasa, 29 April 2025

0 dilihat

Kapal perang butuh BBM stabil, KSAL minta subsidi dan utang diputihkan. Foto: Repro Antara.

JAKARTA, TELISIK.ID - Permintaan penghapusan utang dan pemberian subsidi disampaikan langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut, menyusul beban triliunan rupiah akibat konsumsi BBM yang dinilai mengganggu operasional kapal-kapal perang milik negara.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan bahwa institusinya memiliki tunggakan pembayaran bahan bakar minyak (BBM) kepada PT Pertamina (Persero) dengan nilai mencapai triliunan rupiah.

Hal ini disampaikan Ali dalam rapat bersama Komisi I DPR RI yang berlangsung di kompleks parlemen, Jakarta.

Ali menyebutkan bahwa saat ini total tunggakan BBM TNI AL mencapai Rp2,25 triliun. Selain itu, ia mengungkapkan adanya penambahan kewajiban sebesar Rp3,2 triliun, menjadikan total beban utang semakin membengkak.

"Harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan," ujar Ali di hadapan para anggota DPR RI dalam rapat tersebut, seperti dikutip dari Antara, Selasa (29/4/2025).

Baca Juga: Oknum TNI AL Asal Kendari Habisi Jurnalis Juwita di Mobil, KTP Korban Dihancurkan

Menurut Ali, tunggakan utang tersebut cukup memberatkan dan secara langsung mempengaruhi kegiatan operasional TNI AL. Ia menilai bahwa keberlanjutan misi serta kesiapan armada laut tidak dapat dilepaskan dari pasokan bahan bakar yang memadai dan stabil.

Lebih lanjut, Ali menjelaskan bahwa harga BBM yang digunakan oleh TNI AL saat ini masih mengacu pada harga industri. Hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik operasional militer yang bersifat strategis dan vital bagi pertahanan negara.

"Penggunaan BBM untuk TNI AL masih dikenakan harga seperti industri-industri," ungkapnya saat memaparkan kondisi yang terjadi di tubuh TNI AL kepada Komisi I DPR RI.

Oleh karena itu, Ali mengusulkan agar konsumsi BBM untuk kebutuhan kapal perang TNI AL mendapatkan subsidi dari negara, sebagaimana perlakuan yang telah diberikan kepada institusi Polri.

"Beda dengan Polri perlakuannya. Nah ini mungkin perlu disamakan nanti," katanya dalam pernyataan lanjutan di forum resmi tersebut.

Dalam rapat tersebut, Ali juga menyarankan agar distribusi dan pengelolaan kebutuhan BBM TNI AL dilakukan secara terpusat melalui Kementerian Pertahanan. Ia menilai, pendekatan ini akan lebih efektif dan efisien dalam mengatur distribusi serta alokasi BBM untuk keperluan operasi militer di laut.

Selain membahas soal tunggakan, Ali juga menjelaskan secara rinci mengenai kebutuhan BBM yang tinggi untuk kapal-kapal milik TNI AL. Menurutnya, meskipun kapal dalam keadaan tidak berlayar, mesin kapal tetap harus dihidupkan untuk menjaga sistem peralatan di dalamnya tetap berfungsi.

Baca Juga: Korban Asusila Seorang Oknum TNI AL Kendari Dituntut Kerugian Materi dari Awal Hamil hingga Melahirkan

"Mesin kapal-kapal yang dimiliki oleh TNI AL harus tetap hidup untuk menghidupkan peralatan-peralatan di dalamnya, walaupun kapal tersebut tidak berlayar," kata Ali.

Ia menambahkan bahwa salah satu sistem penting yang harus terus berfungsi adalah pendingin udara atau AC. Jika AC dimatikan, dikhawatirkan akan merusak peralatan elektronik yang ada di dalam kapal.

"Karena kalau AC dimatikan, peralatan elektronik akan rusak di dalamnya. Itu bahayanya," tegasnya menekankan pentingnya pasokan energi yang berkelanjutan bagi sistem internal kapal. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS