Warga Wakatobi Tolak Pinjaman Daerah Sebesar Rp 200 Miliar
Mohamad Lukman Saputra, telisik indonesia
Sabtu, 28 November 2020
0 dilihat
Masa aksi saat melakukan audiensi dengan DPRD Wakatobi Foto: Mohamad Lukman Saputra/Telisik
" Berapapun pinjamannya kami anggap hal tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 56 Tahun 2018 tentang pinjaman daerah. "
WAKATOBI, TELISIK.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) kabupaten Wakatobi didemo oleh sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Barisan Orator Masyarakat (BOM) Kepulauan Buton (Kepton).
Demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat itu, menuntut agar DPRD Wakatobi membatalkan rencana peminjaman uang yang akan dilakukan pemerintah daerah (Pemda) kabupaten Wakatobi sebesar Rp 200 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan di pulau Kaledupa, Tomia dan Binongko.
Koordinator aksi, Roziq Arifin mengungkapkan, pihaknya menolak peminjaman uang yang dilakukan Pemda Wakatobi adalah karena peruntukan sejumlah uang tersebut juga nantinya terkesan digunakan untuk sesuatu yang tidak terlalu urgen.
Dimana, dari rencana pinjaman uang tahun 2021 itu semuanya tentang infrastruktur seperti pembangunan kantor bupati senilai Rp 62 miliar dan jalanya Rp 8 miliar.
"Memangnya kantor bupatinya kita sudah rusak. Ini kan pemborosan anggaran. Sementara masih banyak masyarakat yang ingin disejahterakan," ungkap Roziq Arifin kepada pimpinan DPR dan anggotanya, Sabtu (28/11/2020).
Selain pemborosan anggaran, rencana peminjaman sejumlah uang tersebut juga dinilai tidak mempunyai dasar hukum yang kuat.
"Berapapun pinjamannya kami anggap hal tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 56 Tahun 2018 tentang pinjaman daerah,” ucap Roziq Arifin.
Baca juga: Harjuna, Wisudawan Tunanetra Kuliah dengan Biaya Sendiri
Sementara itu, anggota DPRD Wakatobi, Muhamad Iqbal mengungkapkan, peminjaman uang tersebut bisa dilakukan jika telah ada bupati terpilih.
"Jadi yang kami sepakati itu bukan semata - mata sudah bisa dipinjam besok, melainkan harus ada bupati terpilih baru bisa dilakukan," ujarnya.
Selain itu, tambah dia, peminjaman itu juga dimaksudkan demi meratanya pembangunan di Wakatobi. Di antaranya adalah pembangunan jalan di Binongko, Tomia, dan Kaledupa serta untuk kesehatan.
"Ini dilakukan demi sinergisnya pembangunan, masa hanya Ibu Kota kabupaten saja yang bagus jalanya. Kasihan keluarga kita yang ada di Binongko, Tomia dan Kaledupa serta kasihan juga kantor bupati kita," tutur Iqbal saat menemui masa aksi.
Sebelumnya, pada rapat pembahasan sebanyak 5 anggota fraksi PDIP dan satu orang anggota DPR dari partai Gerindra memilih walk out menolak pinjaman anggaran sebesar Rp 200 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan tersebut.
Pengajuan pinjaman Pemda Wakatobi yang tercantum dalam dokumen KUPPAS APBD Wakatobi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 200 M dianggap cacat prosedural oleh beberapa anggota DPRD setempat. (B)
Reporter: Mohamad Lukman Saputra
Editor: Fitrah Nugraha
