2023, Realisasi Belanja APBN Muna - Muna Barat Capai 96,25 Persen

Baca Juga: Mutasi Pejabat di Muna Tunggu Restu Kemendagri

"Realisasi belanja hingga 31 Desember 2023 mencapai 96,25 persen dari total pagu," kata Agustian, Selasa (30/1/2024).

Sedangkan, untuk realisasi belanja transfer mencapai Rp 1.752.084.335.181 (99,85 persen) dari total pagu yang sebesar Rp 1.754.694.692.180.

Disisi lain, khusus untuk penerimaan pajak berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Bau Bau (KPP Baubau) realisasi penerimaan perjenis pajak Kabupaten Muna  mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -20,30 persen dari realisasi tahun lalu pada semester yang sama.

Beda halnya dengan Muna Barat yang mengalami kenaikan pada setiap jenis pajaknya dengan total pertumbuhan sebesar 40,64 persen.

"Penerimaan lima sektor terbesar di Muna dan Muna Barat masih didominasi oleh sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, perdagangan besar dan Eceran, reparasi dan perawatan mobil, sepeda motor, konstruksi, aktivitas keuangan, asuransi dan pejabat negara, karyawan dan pensiunan," ungkapnya.

Untuk fokus APBN tahun ini, KPPN, akan melakukan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan menghapus kemiskinan ekstrem, menurunkan stunting, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan.

Kemudian, juga percepatan transformasi ekonomi hijau melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA), revitalisasi industri, penguatan ekonomi hijau, serta reformasi struktural.

Lalu, pemberian subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran dengan peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran dan sinergi program, penguatan sinergi anggaran pusat dan daerah dengan menyusun kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal berdimensi regional dan sinkronisasi belanja pusat dan daerah.

Termasuk peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan baik antargolongan maupun antarwilayah,

sinergi belanja dan sinkronisasi belanja pusat dan daerah terus diperbaiki dengan dibangunnya sistem penganggaran yang terintegrasi untuk mempercepat dan menyamakan langkah-langkah seluruh pemangku kepentingan dalam rangka  pencapaian sasaran pembangunan nasional, serta menghindari terjadinya tumpang tindih dan duplikasi program.

Pelaksanaan anggaran yang efisien dan tepat guna serta berbasis manfaat, tata kelola yang baik, tanpa korupsi serta menghindarkan sisa anggaran berlebihan akibat ketidakmampuan eksekusi.

Dalam rangka mendukung digitalisasi transaksi belanja pemerintah secara lebih transparan dan akuntabel, KPPN lanjutnya, mendorong Satker untuk meningkatkan penggunaan kartu kredit pemerintah dan platform digipay-marketplace

Baca Juga: Pelajar SMA dan SMK se-Sulawesi Tenggara Bakal Jalani Tes Urine

"Kami akan terus mendorong seluruh mitra kerja untuk bersama-sama meningkatkan integritas dalam seluruh sendi-sendi kehidupan khususnya terkait dengan pengelolaan anggaran negara dan daerah," ujarnya.

Dalam pengelolaan dan pertanggungjawab APBN, KPPN juga memberikan reward terhadap beberapa Satker. Antara lain, UPBU Sugimanuru, Kejari Muna, Polres Muna, Kemenag Muna dan Muna Barat, Rutan Klas II B Raha, BPN Muna dan Madrasah Aliyah.

Sementara itu, Kepala UPBU Sugimanuru, M. Khusnuddin menyampaikan apresiasi atas penilaian KPPN terhadap pengelolaan APBN dan pelaporannya.

Dimana pihaknya akan terus mempertahankan prestasi itu dengan melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran sesuai dengan ketentuan.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan KPPN," tukasnya. (B)

Penulis: Sunaryo

Editor: Fitrah Nugraha

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS