3 Ribu Paket Beras Bansos Kemensos RI di Jatim Tidak Layak Konsumsi
Try Wahyudi Ary Setyawan, telisik indonesia
Kamis, 05 Agustus 2021
0 dilihat
Wagub Emil Dardak saat sidak di Dinsos Bangkalan. Foto: Ist.
" Bansos tersebut diperuntukkan untuk warga di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (Jatim) dan sekitarnya "
SURABAYA, TELISIK.ID - Beras bantuan sosial (bansos) dari Kemensos RI untuk disalurkan ke masyarakat ditemukan tak layak konsumsi.
Bansos tersebut diperuntukkan untuk warga di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (Jatim) dan sekitarnya. Tak tanggung-tanggung, ada 3 ribu paket bansos yang siap dibagikan.
Beras tak layak konsumsi tersebut, telah dibongkar Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak saat sidak di Dinas Sosial Bangkalan Madura, Rabu (4/8/2021).
"Jadi tadi kita menemukan bahwa kualitas beras bantuan ini memang tidak baik, tetapi sebenarnya banyak juga program-program bantuan pemerintah yang kualitas berasnya baik, termasuk yang dari Bulog itu baik," kata Emil Dardak saat dikonfirmasi di Surabaya.
Selain itu, menurut mantan bupati Trenggalek ini, permasalahan ini merupakan hal yang harus diatasi bersama. Peran dari pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting, dalam membantu pengawalan program yang datang dari Pemerintah Pusat.
Baca Juga: Demi Kesehatan, Penyandang Disabilitas Ikuti Vaksinasi COVID-19
Baca Juga: Pasokan Oksigen Menipis, Bupati Wakatobi Minta Bantuan ke Dinkes Sultra
"Ini kerja bersama, Kemensos ngurusi seluruh Indonesia dan Kemensos pun akan senang tau ada temuan ini yang kita temukan, karena Pemda memang diminta Kemensos untuk turut mengawal penyaluran bansos," ujarnya.
"Oleh karena itu, peran pemerintah daerah penting, jadi mohon dimaklumi bahwa pemerintah daerah harus bisa membantu Kemensos mengawal program ini," sambungnya.
Lebih lanjut, Emil Dardak mengatakan, antisipasi harus dilakukan dalam melihat masalah yang terjadi karena operasi bantuan ini dibuat simultan dengan melibatkan berbagai sumber.
"Antisipasinya kita akan kumpulkan semua data ini dan pastikan suppliernya, kalau memang bener masalahnya dari supplier, ya suppliernya harus dapat sanksi agar tidak terulang kembali," tandas pria yang juga plt ketua Demokrat Jatim ini. (C)
Reporter: Try Wahyudi Ari Setyawan
Editor: Fitrah Nugraha
