63 ASN Berebut 16 Jabatan Esalon II

Sunaryo, telisik indonesia
Rabu, 29 Maret 2023
0 dilihat
63 ASN Berebut 16 Jabatan Esalon II
Peserta lelang jabatan Esalon II usai mengikuti asessment dari Tim Asessor Universitas Negeri Makassar. Foto: Ist.

" Panitia Seleksi (Pansel) lelang jabatan esalon II Kabupaten Muna telah mengumumkan hasil seleski administrasi "

MUNA, TELISIK.ID - Panitia Seleksi (Pansel) lelang jabatan esalon II Kabupaten Muna telah mengumumkan hasil seleski administrasi.

Dari 65 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendaftar, hanya 63 orang dinyatakan memenuhi syarat. Dua diantaranya gugur karena masa tugasnya pada jabatan administrator belum cukup 2 tahun.

Sekretaris Pansel Lelang Jabatan, La Ode Ena menerangkan, 63 ASN itu mulai mengikuti seleksi selama dua hari (28-29 Maret).

Seleksi pertama adalah asessmen yang dilakukan tim asessor dari Universitas Negeri Makassar (UNM). Kemudian, dilanjutkan dengan penulisan makalah, presentase dan wawancara.

"Peserta mencukupi. Satu jabatan, pesertanya lebih dari empat orang," kata Ena, Rabu (29/3/2023).

Baca Juga: Berkas 65 Pendaftar Lelang Jabatan Esalon II Muna Diseleksi

63 peserta itu akan memperebutkan 16 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang eliputi, Dinas PTSP, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perdagin, Dinas P3A, Dinas Koperasi, BPKAD, Dinas Peternakan, Dinas PUPR, Balitbang, Satpol PP, Dinas Capilduk, Dinas Kominfo dan Persandian, BPBD dan Asisten III.

Ketua Pansel, Eddy Uga menegaskan, seleksi dilakukan secara terbuka dan tanpa dipungut biaya. Bila ada isu yang menyebutkan ada jual beli jabatan sebesar Rp 150 juta, Eddy menegaskan tidak benar.

Baca Juga: Pendaftaran Lelang Jabatan Eselon II Pemkab Muna Diperpanjang Tiga Hari

"Itu isu semua. Dari proses pendaftaran hingga pelaksanaan seleksi tidak dipungut biaya," tegasnya.

Sementara itu, salah satu peserta, Ali Syadikin mengaku, sama sekali tidak dipungut biaya dalam pelaksanaan seleksi. Ia hanya membayar pada saat pengurusan berkas administrasi berupa  tes kesehatan dan bebas narkoba.

"Tidak ada yang dibayar, karena dananya telah ada di APBD," pungkasnya. (A)

Penulis: Sunaryo

Editor: Fitrah Nugraha

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS 

Baca Juga