Antisipasi Kerawanan Pemilu 2024 Stakeholder Diimbau Bekerja Sama
Rasmin Jaya, telisik indonesia
Sabtu, 28 Januari 2023
0 dilihat
Ketua KPU Sulawesi Tenggara, La Ode Abdul Natsir mengimbau seluruh lapisan masyarakat bisa bekerja sama menciptakan pemilu yang berintegritas. Foto: Ist.
" Berdasarkan indeks kerawanan pemilu, Sulawesi Tenggara termasuk kategori sedang "
KENDARI, TELISIK.ID - Menjelang momentum pemilihan umum serentak 2024, situasi politik semakin memanas. Partai politik mulai melakukan manufer dan sosialisasi. Tidak sedikit masyarakat yang masih terpengaruh dengan isu hoaks dan politik identitas.
Bahkan untuk kepentingan partai dan golongannya, masih ada juga pihak yang menggunakan isu SARA untuk memecah belah masyarakat. Diyakini, hal itu bisa menurunkan kualitas pemilu dan demokrasi.
Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara La Ode Abdul Natsir mengatakan, berdasarkan indeks kerawanan pemilu, Sulawesi Tenggara termasuk kategori sedang. Namun KPU memastikan rawan atau tidaknya semua tahapan pemilu akan dimitigasi, agar Sulawesi Tenggara terhindar dari kerawanan tinggi.
Baca Juga: Bangun Koalisi, Gerindra-PKB Paling Solid Hadapi Pemilu 2024
"Dengan mitigasi kita bisa mengidentifikasi kerawanan pemilu dan terus berkoordinasi dengan stakeholder yaitu tokoh masyarakat, TNI, Polri, peserta pemilu, Bawaslu dan masyarakat secara umum. Pemilu ini kan hanya sarana yang oleh UU ditentukan sebagai instrumen pesta demokrasi dan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin, baik di legislatif maupun di eksekutif," ujarnya Sabtu (28/1/2023), di kantornya.
Karena itu, KPU berharap dalam tahapan pemilu bisa menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh berita yang sifatnya hoaks, bullying, politik identitas dan isu SARA.
"Marilah semua peserta, pendukung yang ada di Sulawesi Tenggara saling bekerja sama menyukseskan pemilu yang berintegritas dengan cara demokratis," tegasnya.
Tak hanya itu, para penyelenggara pemilu harus memastikan diri untuk menjadi teladan, contohnya tidak boleh berpihak. Karena amanah yang diberikan oleh publik untuk menjadi penyelenggara pemilu sebagai sesuatu pengabdian yang mulia kepada bangsa.
Maka harus bekerja dengan profesional, menjaga integritas, memperlakukan setara, adil dan parsial terhadap semua peserta tidak terkecuali bagi partai dan calon, harus berperilaku etis. Bekerja sesuai dengan instruksi, tugas dan fungsi. Kepada masyarakat sebagai pemilih, diberikan pendidikan politik secara intensif.
Tentunya kehadiran media juga menjadi penting untuk bermitra menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang kepemiluan secara rutin, sehingga tidak mudah untuk terpengaruh hoaks.
Dia berharap setiap unsur seperti perempuan, pemilih pemula, kaum marjinal, orang-orang yang rentan bermasalah, diharapkan bisa membentuk relawan demokrasi.
Sementara Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Hamirudin Udu membeberkan, angka kerawanan pemilu untuk Sulawesi Tenggara berada pada posisi sedang, pada range angka 0-100, Sulawesi Tenggara berada di angka 38.
Titik rawannya terkait dengan profesionalitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), netralitas ASN dan kampanye antar calon yang kadang masuk pada wilayah politisasi SARA.
Berkaitan dengan kerawanan pada aspek kontestasi, sangat diperlukan kerja sama semua pihak untuk bergerak bersama mendorong politik santun, politik yang adu ide, gagasan dan bukan politik identitas dan politisasi SARA.
"Sulawesi Tenggara ini daerah heterogen dan berada dalam wilayah hukum NKRI. Oleh karena itu siapa pun yang mencalonkan diri diwilayah Sultra dan memenuhi syarat untuk mencalon, maka dia punya hak untuk dipilih tanpa melihat suku, agama, ras, dan asal usul," ujarnya.
Baca Juga: Bawaslu Sulawesi Tenggara Tanggapi Banyaknya Baliho Bakal Calon di Pinggir Jalan
Sementara pancasila sebagai ideologi bangsa, harus menjadi acuan bersama dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Semboyan Bhineka Tunggal Ika harus menjadi perekat kita dalam hidup berbangsa," tegasnya.
Sementara Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Abdurrahman Saleh mengatakan, perlu ada pemetaan potensi konflik horizontal yang rawan menjelang pemilu atau pun sesudah pemilu. Sudah harus diantisipasi oleh KPU dan Bawaslu. Olehnya itu mesti dilakukan pra kondisi di seluruh lapisan masyarakat.
"Antisipasi titik kerawanan Pemilu 2024 di setiap titik yang ada di Sulawesi Tenggara sudah harus diidentifikasi untuk menetralisir kemungkinan terburuk, agar tidak merugikan siapapun," ujarnya. (A)
Penulis: Rasmin Jaya
Editor: Haerani Hambali
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
