APBD Muna Terkuras Buat Bayar Bunga dan Pokok Utang

Sunaryo, telisik indonesia

Minggu, 16 Januari 2022

0 dilihat

Kepala BPKAD, Amrin Fiini bersama Bupati, LM Rusman Emba saat penandatanganan MoU pinjaman. Foto : Sunaryo/Telisik

MUNA, TELISIK.ID - Pinjaman Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna sebesar Rp 233 miliar pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) akan menguras APBD untuk membayar bunga dan pokok pinjaman.

Dana Alokasi Umum (DAU) setiap tahunnya terpotong sebesar kurang lebih Rp 43 miliar. Pembayaran pokok dan bunga itu sudah dilakukan sejak tahun 2021 lalu.

"Tahun lalu (2021), kita baru siapkan untuk pembayaran bunga pinjaman sebesar kurang lebih Rp 400 juta, sedangkan tahun ini (2022) pembayaran pokoknya," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muna, Amrin Fiini, Minggu (16/1/2022).

Suku bunga pinjaman sebesar 6,1 persen dengan jangka waktu pinjaman selama 8 tahun. Nah, saat ini pihaknya sudah menyiapkan untuk pembayaran bunga sebesar Rp 400 juta.

"Kita sudah siapkan anggarannya, hanya belum ada permintaan dari PT SMI," terangnya.

PT SMI telah mencairkan pinjaman Pemkab 25 persen atau sebesar Rp 58 miliar. Namun, sampai saat ini, dana tersebut belum digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang dikarenakan masih akan dilakukan revisi Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT SMI.

"Dananya masih tersimpan pada rekening kas umum daerah (RKUD)," sebutnya.

Baca Juga: Hewan Besar Ini Muncul di Pantai Citepus Sebelum Banten Diguncang Gempa

Ia memastikan, proyek-proyek yang dibiayai pinjaman akan jalan tahun ini. Apa yang menjadi program-program pembangunannya telah dimasukan di APBD 2022.

"Tinggal menunggu saja DPA," timpalnya.

Sementara itu, Bupati Muna, LM Rusman Emba menekankan pada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih jeli mencari sumber-sumber keuangan di pusat. Ia tak mau, ada kepala OPD hanya duduk santai mengandalkan APBD.

Baca Juga: Bantuan APBD Jatim Dicabut, Ratusan Ribu BPJS Kesehatan Warga Terblokir

"Harus bangun jaringan di pusat dan tingkatkan pendapatan asli daerah (PAD)," tandasnya. (B)

Reporter: Sunaryo

Editor: Kardin