Bappeda Sulawesi Tenggara Rencanakan SDGs RPD Tahun 2024-2026 Fokus pada Transformasi Ekonomi

Nur Khumairah Sholeha Hasan, telisik indonesia

Senin, 23 Oktober 2023

0 dilihat

Sekretaris Bappeda Sulawesi Tenggara, Wa Ode Muslihatun saat membacakan sambutan Kepala Bappeda Sulawesi Tenggara, J Robert. Foto: Nur Khumairah/Telisik

KENDARI, TELISIK.ID - Dalam rangka menyusun tujuan pembangunan berkelanjutan, Bappeda Sulawesi Tenggara menggelar rapat koordinasi. Penyusunan tujuan pembangunan berkelanjutan (RAD-TPB) 2023-2026 dengan mengundang narasumber dari Bappenas.

Manajer Pilar Pembangunan Lingkungan Sekretariat Koordinasi Nasional TPB/SDGs Kementerian PPN/Bappenas, Rachman Kurniawan menerangkan berdasarkan pencapaian pada 2022, dari 224 indikator yang dievaluasi, sebagian besar (63 persen atau 140 indikator) telah tercapai. Kemajuan yang cukup baik dapat dilihat pada pilar lingkungan, hukum tata kolola, dan ekonomi.

Namun, masih ada 23 persen atau 64 indikator yang memerlukan perhatian khusus dan percepatan agar kembali on-track. Sebanyak 64 indikator datanya tidak/belum tersedia pada tahun 2022 sehingga perlu penguatan upaya penyediaan data.

Tujuan pemutakhiran peta jalan SDGs 2023-2030 di antaranya:

Memperkuat target berbasis data termutakhir, revisi skenario-skenario pencapaian SDGs, memperkuat strategi pembiayaan untuk pencapaian target, analisis keterkaitan (interlinkages) untuk memprioritaskan indikator kunci.

Baca Juga: Lakukan 17 Tujuan, Bappeda Sulawesi Tenggara Gandeng BPS dan OPD Terkait

Rencana Aksi (Renaksi) SDGs adalah dokumen rencana kerja jangka menengah untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian target SDGs di tingkat nasional dan daerah baik oleh pemerintah dan non-pemerintah (filantropi dan bisnis, ormas dan media, akademia, dan pihak terkait lainnya).

"Untuk meningkatkan daya ungkit dan efektivitas dari program dan kegiatan dalam RAD SDGs yang dilaksanakan oleh Iintas pemangku kepentingan seperti, koordinasi cakupan program dan menghindari duplikasi kegiatan," bebernya saat membawakan materi, Senin (23/10/2023).

Koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan ini dengan melibatkan hampir semua OPD baik di tingkat provinsi dan maupun di tingkat kabupaten/kota, organisasi nonpemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sebagainya.

Sementara itu, Nike Roso Wulandari selaku narasumber dari BPS Sulawesi Tenggara menuturkan peran BPS dalam pengukuran, pencapaian, implementasi TPB adalah menyediakan data/indikator untuk monitoring capaian implementasi TPB, melakukan validasi terhadap indikator TPB yang dihasilkan K/L.

Melakukan pengembangan kegiatan survei/sensus dalam rangka mendukung penyediaan indikator TPB yang belum tersedia, melakukan kerjasama dengan K/L dalam penyediaan indikator TPB yang menjadi tanggung jawab K/L.

Ia menyebut, tidak semua indikator global dapat disetarakan dengan indikator pada RPJMN/ RPJMD maupun metadata TPB. Edisi awal metadata TPB meliputi 17 goals, 94 targets, dan 319 indikator, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global, yaitu indikator nasional yang konsep dan cara pengukurannya sama dengan metadata indikator global 85 indikator.

- Indikator nasional sebagai proksi indikator global, yaitu indikator nasional yang konsep dan cara pengukurannya merupakan proksi untuk menjawab metadata indikator global: 166 Indikator proksi dan 68 indikator tambahan Indikator RPJMN 2015-2019).

"Indikator global yang harus dikembangkan, yaitu indikator global yang belum dimiliki Indonesia dan belum ada proksinya di nasional karena metadata global belum," tambahnya.

Bappeda Sulawesi Tenggara menginisiasi SDGs Sulawesi Tenggara pada 2018-2023, sudah berakhir seiring dengan RPJMD Sulawesi Tenggara. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, LM Alwi menuturkan, Bappeda Sulawesi Tenggara mengawal 17 tujuan RAD ada didalam target capaian.

" Kita mencoba mensinergikan muatan dan program kegiatan yang ada di dalam RPJMD. Oleh karenanya, kita saat ini sedang menyusun rencana pembangunan daerah 2024-2026," tuturnya.

Baca Juga: Bappeda Sulawesi Tenggara Koordinir OPD Atasi Stunting untuk Maksimalkan Bonus Demografi

Sebelumnya, melalui Perpres 111/2022, presiden telah menetapkan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) nasional Tahun 2024 yang disusun dengan mengacu pada tujuan dan target global TPB Tahun 2030 dan target nasional rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020-2024. TPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perpres 111/2022 bertujuan untuk:

- menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan.

- menjaga keingintahuan terhadap kehidupan sosial masyarakat.

- menjaga kualitas hidup lingkungan serta pembangunan yang inklusif.

- terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

SDGs ini menjadi salah satu tujuan yang ada di dalam RPD Tahun 2024-2026 yang fokus pada transformasi ekonomi. Dalam hal Pembangunan, pemerintah daerah perlu berjalan dengan berbagai pihak seperti dalam konsep pentahelik yang didalamnya terdapat pemerintah, mitra pembangunan, perguruan tinggi, media, masyarakat dan lainnya. (A-Adv)

Penulis: Nur Khumairah Sholeha Hasan

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS